daulat.co – Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa DPR RI telah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Dalam Rapat Paripurna…
Read More
daulat.co – Kubu Surya Darmadi kecewa atas vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) DKI Jakarta. Pasalnya, hakim saat memutus perkara dugaan alih fungsi lahan di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau tidak mempertimbangkan penerapan…
Read More
daulat.co – Mantan Staf Ahli Menteri ATR/BPN, Iing Sodikin Arifin tak menampik banyak masalah akibat aturan yang tumpang tindih antara Perraturan Daerah (Perda) dan Undang-undang mengenai kawasan hutan. Hal itu banyak terjadi di Riau dan…
Read More
daulat.co – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menjelaskan bahwa polemik Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) masih menjadi perbincangan di tengah masyarakat. Pasalnya peraturan itu…
Read More
daulat.co – Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Pada konteks ketenagakerjaan, Perpu ini merupakan bukti komitmen pemerintah dalam memberikan pelindungan tenaga kerja dan keberlangsungan usaha untuk menjawab tantangan…
Read More
daulat.co – Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad merespon soal polemik Penerbitan Perppu Cipta Kerja, menurutnya DPR punya kewenangan untuk membahas perpu tersebut. Dimana nantinya pembahasan akan dilakukan dengan komisi terkait sesuai dengan mekanisme yang…
Read More
daulat.co – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. “Hari ini telah diterbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 dan…
Read More
daulat.co – PT Duta Palma Group disebut tidak wajib membayar Penerimaan Negera Bukan Pajak (PNBP) berupa dana reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH). Kelompok perusahaan Duta Palma yang menggunakan kawasan hutan untuk perkebunan…
Read More
daulat.co – Anak usaha dari PT. Duta Palma Group, yakni Banyu Bening Utama disebut mengantongi izin hak guna usaha (HGU). Banyu Bening Utama disebut memiliki dua izin HGU. Hal itu diakui Subkoordinator Perencanaan Tata Hutan…
Read More
daulat.co – PT. Duta Palma Group disebut telah mengantongi tiga hak guna usaha (HGU) untuk dua perusahaan perkebunan kelapa sawit miliknya. Total keseluruhan dari3 sertifat HGU itu seluas 15.593,90 hektar. Demikian terungkap saat Kepala Badan…
Read More