daulat.co – Menteri BUMN Erick Thohir mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (8/7/2020). Wakil Ketua KPK Nawawi Pamolango tak membantah Etock dalam pertemuan itu sempat mengungkap potensi terjadinya tindak pidana korupsi di sejumlah BUMN.

“Tidak secara khusus, hanya menyebutkan ruang-ruang yang potensi terjadinya tindak pidana korupsi di sejumlah BUMN,” ujar Nawawi Pamolango saat dikonfirmasi.

Sayangnya, Nawawi saat ini belum mau mengungkap lebih detail mengenai potensi itu. Pun demikian, KPK berjanji tak akan membiarkan informasi yang diterima dari Erik tersebut. Bahkan lembaga antikorupsi siap untuk mengusutnya.

“Sudah pasti dan ada monitoring secara khusus yang akan dilakukan, termasuk kemungkinan untuk melakukan penyelidikan” ungkap Nawawi.

Selain soal potensi korupsi ditubuh BUMN, turut dibahas juga soal Pemulihan Ekonomi Nasional. “Bicara mngenai dampak covid-19 pada kmenterian BUMN dan penyelenggaraan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN),” tutur Nawawi.

Kedatangan Erick ke markas antikorupsi terbilang ‘senyap’. Erick datang melalui pintu belakang gedung KPK. Saat keluar dari Gedung KPK lewat pintu belakang, Erick mengklaim bertemu dengan pimpinan KPK membahas Pemulihan Ekonomi Nasional.

Namun, Erick tak mau membeberkan lebih rinci. Dia hanya mengatakan kedatangannya diterima seluruh pimpinan KPK.

“Diskusi PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional. (Ditemui) semua pimpinan,” singkat Erick sebelum menunggalkan gedung KPK.

Erick Thohir sebelumnya mengungkap bahwa saat ini sudah ada 53 kasus korupsi di tubuh BUMN yang merugikan negara. Erick kemudian memetakan mana saja BUMN yang bergerak di bidang pelayanan publik, bisnis, atau campuran dari keduanya. Langkah itu dimaksudkan agar tidak timbul kecurigaan antar sesama perusahaan pelat merah.

“Ya memang sekarang ini sudah 53 kasus korupsi yang saya temukan saat ini,” ungkap Erick Thohir dalam sesi webinar, Kamis 2 Juli 2020.

Merespon pengakuan Erick, KPK memintanya menyerahkan data-data soal puluhan perusahaan pelat merah yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango sebelumnya sempat menyoroti pernyataan Erick tersebut. Ketimbang ‘cuap-cuap’, saran Nawawi, Erick sebaiknya melaporkan hal itu ke KPK.

“Sebaiknya Pak Erick enggak cuap-cuap saja, beliau kan tau alamat kantor KPK. Malahan tercatat sudah sampai 2 kali berkunjung ke kantor KPK dan kami juga sudah pernah courtesy call ke kantornya,” ucap Nawawi kepada wartawan, Minggu (5/7/2020).

Bahkan, sambung Nawawi, KPK siap “jemput bola” agar mendapatkan bukti dugaan korupsi yang dilakukan sejumlah perusahaan BUMN tersebut. “Atau jika perlu, KPK yang akan datang menjemput data-data kasus korupsi yang dimiliki Pak Erick,” kata Nawawi.

Dikatakan Nawawi, ini bukan pertama kalinya Erick Thohir mengungkap dugaan praktik korupsi di kementeriannya. Sebelumnya Erick Thohir pernah buka-bukaan soal adanya mafia alat kesehatan.

“Saya jadi tertarik untuk ‘meminta’ data tersebut dari beliau, mungkin luput dari pantauan dan monitoring KPK,” ungkap Nawawi.

(Rangga Tranggana)