daulat.co – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hatari mendesak pemerintah secara serius mengusut adanya desa fiktif. Apalagi pada tahun depan terdapat sekitar 270 kabupaten/kota akan melaksanakan Pilkada Serentak. Jika masalah Dana Desa tidak bisa dikelola dengan baik dikhawatirkan ke depan akan semakin semrawut.

Keberadaan desa tidak berpenghuni tapi menerima Dana Desa ini mengemuka dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI bersama Menkeu Sri Mulyani Indrawati beserta jajarannya baru-baru ini. Dari laporan yang diterima Menkeu, karena transfer Dana Desa dilakukan secara ‘ajeg’, muncul desa-desa baru yang tidak berpenduduk hanya untuk bisa mendapatkan Dana Desa.

Adapun besaran anggaraan Dana Desa yang terus meningkat setiap tahunnya, juga dibarengi dengan adanya penambahan desa-desa baru. Tahun ini, total alokasi dana desa mencapai Rp 70 triliun. Jika dilihat dari lima tahun terakhir, anggaran dana desa terus melonjak hingga tiga kali lipat, dari Rp 20.46 triliun pada 2015 menjadi Rp 72 triliun pada 2020 mendatang.

“Tahun depan ada Pilkada serentak, (Dana Desa) ini bisa jadi ATM, apalagi kepala daerah yang incumbent. Kita harap semua jajaran mengecek kembali tata kelola Dana Desa. Paling tidak Pak Menteri bisa me-minimize pola yang kacau balau ini,” tegas Hatari pada raker bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas di Gedung Nusantara I, Senayan, Rabu (6/11).

Disampaikan, banyaknya desa-desa yang bermunculan, serta temuan mengenai desa tak berpenghuni tentu dapat merugikan keuangan negara. Politisi sari daerah pemilihan (dapil) Maluku Utara ini mencontohkan salah satu desa yang tidak memiliki penghuni, namun tercatat dalam data pemerintah kabupaten setempat.

“Saya kebetulan tahu persis di Halmahera Selatan, ada pulau-pulau kecil yang tidak berpenghuni. Tetapi kalau bupati mencatat itu sebagai desa, kita bisa bayangkan berapa banyak anggaran kita yang sudah turun selama bertahun-tahun ini dihabiskan”

(M Abdurrahman)