15 June 2024, 09:02

Wihadi Wiyanto: Bareskrim Polri Jangan Setengah Hati Periksa Aparat Imigrasi

daulat.co – Anggota Komisi III DPR, Wihadi Wiyanto, mengapresiasi langkah Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri menindaklanjuti kasus Joko Soegiarto Tjandra (JST) atau Djoko Tjandra dari sisi imigrasi.

Namun demikian, politisi Partai Gerindra ini juga meminta Bareskrim Polri jangan salah langkah dengan memeriksa orang yang justru tidak punya kapasitas dan akan mengaburkan persoalan sessungguhnya.

Wihadi berharap Bareskrim harus memeriksa mantan Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Utara, Yopie Asmara, yang saat itu menjabat dan bersentuhan langsung dengan menerbitan paspor atas nama Joko Soegiarto Tjandra dengan nomor paspor X1061769 yang dikeluarkan Imigrasi Jakarta Utara.

“Bareskrim jangan setengah hati periksa aparat imigrasi. Ini kan, kemarin Mabes Polri telah memeriksa Sandi, Kakanim Jakarta Utara sekarang, padahal yang harus diperiksa itu kepala kantor sebelumnya, Yopie, yang berkaitan langsung dengan masalah paspor. Jadi jangan malah mengaburkan persoalan,” kata dia di Jakarta, Jumat (21/8).

Wihadi mengakui, pemeriksaan oleh Bareskrim dengan memeriksa Sandi yang kebetulan saat itu yang bersangkutan sebagai penerima surat dari NCB-Interpol tentang pemberitahuan penghapusan red notice Djoko Tjandra, juga bagian dari langkah Polri untuk mencari titik temu persoalan ini.

“Jadi, jangan sampai mengaburkan masalah. Sandi juga bagian dari itu, bukan sebagai kepala kantor, tetapi pada saat itu sebagai orang yang menerima surat dari NCB karena memang bernewenag dengan bidangnya. Yang perlu diperiksa justru Yopie, karena saat itu dia masih menjabat kepala kantor. Bareskrim jangan sampai salah memeriksa orang,” ucapnya.

Legislator dari Dapil IX Bojonegor, Tuban ini meminta Bareskrim segera melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga memberi sinyal kuat agar paspor Djoko Tjandra bisa diterbitkan.

Peran Yopie ini, harus diperiksa oleh Bareskrim. Jangan sampai orang yang bersalah dan mempromosikan itu tidak diperiksa. Meskipun saya dengar gagal diberangkatkan sebagai Atase KBRI di Kuala Lumpur, yang bersangkutan harus tetap diperiksa, agar tidak mengaburkan persoalan,” pungkas Wihadi.

Penyidik Bareskrim Polri diketahui telah menelusuri adanya dugaan aliran dana kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM terkait kasus gratifikasi pencabutan red notice Toko Soegiarto Tjandra saat masih menjadi buronan hingga diterbitkannya paspor atas nama Djoko Tjandra.

Sebelumnya, tertanggal 14 Agustus 2020, penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dit Tipidum) Bareskrim Polri melayangkan surat panggilan Nomor : B/3410/VIII/2020/Dittipidum yang ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI (Dirwasdakim) dengan meminta permohonan penunjukan staf untuk memberikan keterangan terkait kasus Djoko Tjandra.

Dirjen Imigrasi menunjuk Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Utara, Sandi Andaryadi untuk memenuhi panggilan penyidik. Yang bersangkutan dimintai keterangan selama tiga jam atas kapasitasnya sebagai pejabat yang berwenang saat itu.

(Sumitro)

Read Previous

Parlemen Harus Tetap Terbuka Untuk Jaga Kepercayaan Masyarakat

Read Next

Parlemen Perlu Terobosan Untuk Ringankan Beban Masyarakat