7 March 2021, 00:44

Wawan: Saya Pengusaha Jauh-jauh Hari Sebelum Atut Jadi Gubernur Banten

daulat.co – Bos PT Balipacific Pragama, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan mengatakan kesuksesan bisnisnya tak ada campur tangan maupun pengaruh dari kakak kandungnya yang merupakan mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah.

Demikian disampaikan salah satu kuasa hukum Wawan, TB Sukatma saat membacakan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan Jaksa KPK, di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Dikatakan, keberhasilan Wawan dalam menjalankan bisnis tidak pernah dilihat oleh KPK secara objektif. Malahan, KPK membesar-besarkan perkara yang menjerat Wawan. 

“Belum lagi KPK membesar-besarkan perkara ini untuk menarik perhatian media sehingga menjadi headline bahwa Terdakwa melakukan pencucian uang lebih dari Rp 500 miliar,” ucap Sukatma.

Dikatakan tim kuasa hukum, KPK mengecilkan kesuksesan bisnis Wawan lantaran ditenggarai ada pengaruh dari kakak kandungnya. Bukan tanpa alasan hal itu disampaikan dihadapan majelis hakim.

Sebab, Wawan melalui perusahaannya PT Balipacific Pragama (PT BPP) yang fokus pada bidang konstruksi telah mengerjakan proyek sejak tahun 1995. Hal itu sebelum pemekaran Provinsi Banten dan Ratu Atut menjadi Gubernur Banten.

Sukatma menyebut PT BPP telah mengerjakan proyek-proyek besar yang sumber pendanaannya berasal dari luar APBD. PT BPP bahkan telah mengerjakan proyek dari PT Krakatau Steel dan Pertamina.

“Namun, keberhasilan Terdakwa dalam menjalankan bisnis ini tidak pernah dilihat oleh KPK secara objektif,” ungkap Sukatma.

Soal pencucian uang Rp 500 miliar, Sukatma menyebut perhitungan itu tidak mempertimbangkan utang-utang Wawan yang masih berjalan dengan berbagai bank dan supplier. Bahkan, sambung Sukatma, penyitaan yang dilakukan oleh KPK justru berdampak kepada bertambahnya utang Wawan.

Misalnya, dicontohkan Sukatma, penyitaan terhadap mobil Nissan yang statusnya masih leasing. Dimana Wawan mendapatkan Somasi dari PT Bank CIMB Niaga Tbk dengan tagihan yang melonjak dari semula senilai Rp 958.805.197 menjadi Rp 3.838.693.320.

“Walaupun aset-aset yang masih dalam posisi belum lunas dimaksud dalam status disita oleh KPK, namun Terdakwa ternyata masih harus dibebani dengan cicilan-cicilan kredit atau pelunasan yang bunga kreditnya semakin lama semakin bertambah,” ujar Sukatma.

Dikatakan, kasus yang menjerat kliennya ini menimbulkan kerugian material secara langsung kepada Wawan. Contohnya, dua Polis Asuransi Jiwa atas nama Ratu Ghefira Marhamah Wardana dan Ghifari Al Chusaeri Wardana senilai Rp 10 miliar.

“Atas pencairan yang dilakukan tidak sesuai jangka waktu yang ditentukan, pihak asuransi memotong nilai asuransi menjadi Rp 8.579.502.567,64. Berdasarkan tindakan KPK ini, Terdakwa mengalami kerugian,” kata Sukatma.

Hal tak jauh berbeda disampaikan Wawan usai persidangan. Wawan memastikan kegiatan bisnisnya tak ada campur tangan atau intervensi sang kakak.

“Itu kan ga ada kaitannya dengan bu Atut,” ungkap Wawan.

Menurut Wawan, dirinya sudah lebih dahulu menjadi pengusaha ketimbang kakaknya menjadi Gubenur Banten. Bahkan, sebelum terjadi pemekaran Banten, perusahaanya sudah mengerjakan beberapa proyek di sejumlah daerah, BUMN, dan kementerian.

“Saya itu pengusaha dari tahun 1995, provinsi banten aja baru terbentuk tahun 2000, dari 1995 itu saya punya perusahaan bali pasific itu berdiri tahun 1996. Jadi jauh hari sebelum bu Atut jadi Gubernur saya sudah jadi pengusaha,” kata Wawan seraya menyatakan tak mempengaruhi para pemangku kebijakan suatu lembaga.

“Saya misalnya tahun 1995 1997 saya sudah mengerjakan Bogor Sentul, Ciliwing lintas timur, dan itu kan ga ada kaitannya dengan Bu Atut. Terus proyek APBN dan proyek BUMN, kan ga ada kaitannya Ibu Atut bisa mempengaruhi itu, kan ga bisa kan misalnya mempengaruhi gubernur atau misalnya Pak Menteri PU. Iya saya akui memang ada proyek-proyek yang saya kerjakan dari APBD Banten, tapi kan itu sesuai prosesur, itu nanti saya akan buktikan,”

Jaksa penuntut umum (JPU) pada KPK sebelumnya mendakwa Wawan melakukan korupsi pengadaan alat kesehatan rumah sakit rujukan Provinsi Banten pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten APBD tahun anggaran 2012 dan APBD-P TA 2012.

Wawan juga didakwa melakukan korupsi bersama staf PT Balipasific Pragama (PT BPP) Dadang Prijatna dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan alkes Puskesmas Kota Tangerang Selatan Mamak Jamaksari yang telah divonis bersalah dalam perkara ini. Wawan selain itu juga didakwa melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

(Rangga Tranggana)

Read Previous

Berikut 2 Cara Untuk Menjadi Manajer Aset Unggul

Read Next

Jokowi Serahkan DIPA 2020 Kemenag