25 June 2024, 00:32

Waspada, Munculnya Petualang Politik Ditengah Aksi Mahasiswa

aksi IMM

daulat.co – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan kepada semua pihak dan semua elemen masyarakat mengenai instabilitas politik dan keamanan belakangan ini. Kata dia, instabilitas politik dan keamanan hanya akan merugikan semua pihak.

Menurutnya, ruang publik yang gaduh dan keruh juga akan menguntungkan para petualang politik. Karena itu, ia mendorong mahasiswa dan komunitas penggiat hukum untuk menolak jika kegiatan menyuarakan pendapat ditunggangi para petualang politik yang membawa agenda politiknya sendiri.

Apalagi, kata dia dalam keterangan tertulisnya, Senin (30/9), keramaian menyampai pendapat rawan provokasi. Sebab itu harus tetap berhati-hati dengan tetap fokus pada kegiatan menyuarakan aspirasi menyoal Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan RUU Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).

Ia menegaskan, adalah hak setiap warga negara untuk bertanya atau mempersoalkan setiap RUU jika ada pasal-pasal dalam RUU bersangkutan dinilai tidak jelas. Menjadi hak setiap warga negara juga untuk mendesak atau menuntut pemerintah dan DPR membatalkan setiap RUU jika RUU bersangkutan dinilai tidak berkeadilan.

Karena itulah Bamsoet berpendapat tidak ada yang salah dengan gelombang protes atau unjuk rasa mahasiswa di sejumlah kota untuk mempersoalkan RUU KUHP dan RUU KPK. Memang, ada sejumlah ekses dari rangkaian unjuk rasa itu.

Akan tetapi, sejumlah ekses itu masih bisa ditoleransi, kecuali peristiwa meninggalnya dua mahasiswa di Kendari, Sulawesi Tenggara. Ketua DPR menyampaikan dukacita mendalam atas meninggalnya dua mahasiswa itu. Bamsoet mendesak Polri segera menuntaskan penyelidikan kasus ini.

Agenda politik terselubung sendiri merujuk dari munculnya kelompok yang juga turun ke jalan tetapi membawa agenda berbeda. Salah satunya ingin menggagalkan pelantikan presiden atau menurunkan Presiden Joko Widodo. Kelompok ini cenderung menggerakan massa untuk menimbulkan instabilitas politik dan keamanan (Polkam).

Merongrong stabilitas Polkam, apalagi merusak ketertiban umum, lanjut Bamsoet, tentu saja tidak dapat dibenarkan. Instabilitas Polkam selalu menjadi target para petualang politik karena berharap bisa mendapatkan keuntungan politis dari suasana gaduh dan keruh di ruang publik. (Sumitro)

Read Previous

Usai Kebakaran, Pelayanan Kesehatan RS Horas Insani Berjalan Lancar

Read Next

Pelaksanaan Program PSTL Jatim Membanggakan