22 May 2024, 00:26

Verifikasi Ijazah Bakal Calon, KPU Pemalang Buka Aduan & Tanggapan Masyarakat

daulat.co – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, mengajak masyarakat untuk bersama-sama menyoroti berkas-berkas pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020. Masyarakat diberikan kesempatan untuk mengajukan aduan dan tanggapan dari tiga bakal pasangan calon.

Pada Pilkada Serentak Kabupaten Pemalang Tahun 2020, diketahui diikuti tiga bakal paslon yang sudah resmi mendaftar ke KPU Pemalang. Ketiga bakal paslon itu adalah Agus Sukoco – Eko Priyono yang diusung oleh koalisi PDIP, Partai Golkar, Demokrat, NasDem dan PAN.

Kedua, bakal paslon Iskandar Ali Syahbana – Ahmad Agus Wardana yang diusung koalisi PKB dan PKS, serta terakhir bakal paslon Mukti Agung Wibowo dan Mansur Hidayat yang diusung koalisi Gerindra dan PPP.

Anggota KPU Pemalang Divisi Teknis Penyelenggara, Harun Gunawan, mengatakan, penerimaan aduan dan tanggapan dari masyarakat terhadap tiga bakal paslon bupati dan wakil bupati dibuka hingga tanggal 21 September 2020 atau dua hari sebelum penetapan bakal paslon menjadi paslon.

“Kalau ada aduan, tanggapan mungkin terkait ijazah, terkait status bakal paslon pernah dipidana dan sebagainya itu bisa dilaporkan. Laporannya harus bersurat dan menyertakan fotokopi identitas diri,” kata dia.

Di sisi lain, KPU Pemalang memastikan dokumen persyaratan tiga bakal paslon yang mendaftar sudah lengkap. KPU selanjutnya akan melakukan tahapan lanjutan yakni memverifikasi keabsahan dokumen tersebut.

“Proses verifikasi dilakukan untuk memastikan dokumen yang sudah diserahkan bakal paslon sah atau tidak,” kata Harun.

Ia mencontohkan, dokumen ijasah yang harus dilakukan verifikasi administrasi dan faktual ke instansi pendidikan yang mengeluarkan dokumen tersebut. Sesuai ketentuan yang telah ditetapkan, verifikasi ijazah bakal calon ini digelar hingga tanggal 12 September 2020.

“Jadi tanggal 12 September kami akan melakukan pleno, dari berkas yang masuk itu apakah ada yang perlu diperbaiki atau sudah memenuhi syarat semuanya,” ujar dia.

Apabila hasil verifikasi administrasi dan faktual ditemukan adanya dokumen persyaratan yang kurang atau tidak lengkap, KPU akan menyampaikan ke bakal paslon untuk selanjutnya diperbaiki atau dilengkapi.

“Nanti dokumen yang kurang atau tidak lengkap bisa diperbaiki bakal paslon. Untuk proses perbaikan diberi waktu tiga hari setelah diberikan berita acara hasil penelitian administrasi,” demikian Harun Gunawan.

(Sumitro)

Read Previous

Gerindra Jadi Pemecah Suara di Pilkada Pemalang?

Read Next

UU Penanggulangan Bencana Direvisi Demi Respon Cepat Tangani Covid-19