20 May 2024, 22:02

Untuk Keadilan: Setelah Oknum Sekcam Terjaring OTT, Polisi Diminta Cokok Pemberi Suap

ilustrasi kriminal

daulat.co – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Saleh mendesak Tim Saber Polda Riau melakukan penangkapan dan memeriksa pemberi suap oknum Sekretaris Kecamatan di Kota Pekanbaru, Riau. Hal itu berkaitan dengan Operasi Tangkap Tangan terhadap lurah berinisial H yang dilakukan Tim Saber Pungli Polda Riau.

“Polisi harus adil, penerima dan pemberi suap harus mendapat perlakuan yang sama. Pemberi suap juga harus diperiksa,” tegas Pangeran Saleh kepada wartawan di Jakarta, Selasa 16 Maret 2021.

Politisi PAN itu meminta aparat kepolisian bersikap adil dan profesional dalam kasus suap-menyuap, pungli maupun kasus sejenis. Dengan begitu, kepolisian semakin mendapat hati di masyarakat dengan penegakan hukum yang adil dan tidak berat sebelah.

Kasus OTT oknum Sekcam di Pekanbaru, kata Saleh, terdapat sedikit keganjilan. Dalam penangkapan tersebut menyisakan pertanyaan kenapa Jumaris, meminta tanda tangan ke lurah lama, bukan ke penggantinya ataupun lurah yang masih menjabat.

“Kalau pun penomoran sudah diperoleh zaman H menjabat lurah bukankah nomor itu bisa saja dihapus,” ucapnya.

Akibat dari kejadian permintaan tanda tangan kepada mantan lurah itu, mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan wewenang dan menimbulkan suap-menyuap dan bisa jadi keduanya berpotensi terkena sanksi, baik yang memberi maupun yang diberi.

“Kami juga menyesalkan di tengah pemerintah meningkatkan pelayanan publik di bidang pertanahan dan menjadi perhatian pemerintah, dimana pemerintah ingin mempercepat dan memberikan kemudahan dengan tanpa biaya, masih dijumpai adanya penyalahgunaan kewenangan seperti kasus tersebut,” katanya.

Sekedar diketahui, oknum sekretaris camat (Sekcam) Binawidya berinisial HS, Pekanbaru ditangkap aparat kepolisian dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau saat masih jam kerja di kantor kecamatan.

Penangkapan dilakukan atas laporan seorang warga yang menjadi korban HS, pada saat melakukan pengurusan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) di Kelurahan Sidomulyo Barat, pada bulan Desember 2019.

Dimana pada saat korban mengurus SKGR, HS menjabat sebagai Lurah Sidomulyo Timur. Saat melakukan pengurusan, korban dimintai sejumlah uang, lalu korban datang membawa uang Rp500 ribu pada bulan Januari 2021.

Namun ditolak oleh HS, dan meminta uang sebesar Rp3 juta, baru SKGR korban ditandatangani oleh pelaku. Setelah mendapat laporan itu, kemudian Tim Tim Satgas Saber Pungli Polda Riau, yang dipimpin AKP Ario Damar, mengikuti korban untuk menyerahkan uang yang diminta pelaku.

Pada hari Rabu (10/3/2021), sekitar pukul 14.30 WIB, korban menyerahkan uang sebesar Rp3 juta kepada pelaku, di Kantor Camat Binawidya, Kota Pekanbaru, begitu uang diterima oleh pelaku, Tim Satgas Saber Pungli langsung menangkap pelaku.

“Dari penangkapan tersebut, Tim mengamankan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp3.000.000, didalam amplop warna putih yang bertuliskan pengurusan tanah SKGR,” Irwasda Polda Riau Kombes Pol Syamsul Huda, didampingi Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Sunarto, Senin (15/3/2021).

Selanjutnya kata Syamsul, perbuatan itu dilakukan pelaku saat menjabat sebagai lurah Sidomulyo Barat, sejak bulan Februari 2019 hingga Januari 2021. Dan selama kurun waktu tersebut, sebagaimana sercatat dalam buku register SKGR/SKPT/HIBAH, terdapat sebanyak 459 pencatatan jual beli tanah berupa SKGR, AJB dan SKPT.

“Perbuatan pelaku masuk kategori korupsi, dengan melanggar Pasal 12 huruf E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2001, tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” tutupnya.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

Selain Pulangkan Jenazah, Agency Siap Dampingi Pencairan Asuransi ABK Meninggal di Taiwan

Read Next

Dugaan Korupsi Bansos Covid-19, Penyidik KPK Geledah Kantor Bupati Bandung