24 June 2024, 01:47

Uang Korupsi Tukin ESDM Diduga Mengalir untuk Keperluan Pemeriksa BPK RI

Firli Bahuri

Firli Bahuri

daulat.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga uang hasil korupsi pembayaran tunjangan kinerja (tukin) Kementerian ESDM tahun 2020-2022 digunakan untuk sejumlah keperluan. Salah satunya diduga dipergunakan untuk keperluan pemeriksa BPK RI.

“Uang yang diperoleh para tersangka tersebut kemudian diduga digunakan diantaranya untuk keperluan pemeriksa BPK RI sejumlah sekitar Rp 1,035 miliar,” ungkap Ketua KPK Firli Bahuri di Kantornya, Jakarta, Kamis (15/6/2023).

Kemudian, sambung Firli, diduga dipergunakan untuk dana taktis operasional kegiatan kantor. Selain itu, digunakan untuk keperluan pribadi. Di antaranya untuk membeli kendaraan dan logam mulia.

“Di antaranya untuk kerja sama umrah, sumbangan nikah, THR, pengobatan, serta pembelian aset berupa tanah, rumah, indoor volley, mess atlit, kendaraan dan logam mulia,” tutur dia.

Dalam pengusutan kasus dugaan korupsi itu, KPK menetapkan 10 orang ASN Kementerian ESDM sebagai tersangka. Yakni, Subbagian Perbendaharaan/PPSPM Priyo Andi Gularso; Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Novian Hari Subagio; Staf PPK Lernhard Febian Sirait; Bendahara Pengeluaran Christa Handayani Pangaribowo. Kemudian PPK Haryat Prasetyo; Operator SPM Beni Arianto; Penguji Tagihan Hendi; PPABP Rokhmat Annashikhah; Pelaksana Verifikasi dan Perekaman Akuntansi Maria Febri Valentine; dan Bendahara Pengeluaran, Abdullah.

KPK menduga para tersangka diduga memanipulasi dan menerima pembayaran Tunjangan Kinerja yang tidak sesuai ketentuan. Dengan adanya penyimpangan tersebut, diduga telah mengakibatkan Kerugian Negara sekurang kurangnya bernilai sekitar Rp 27,6 miliar.

Dugaan rasuah ini bermula saat Kementerian ESDM merealisasikan pembayaran belanja pegawai berupa tukin dengan total sebesar Rp 221.924.938.176 selama tahun 2020-2022. Selama periode tersebut, para pejabat perbendaharaan serta pegawai lainnya di lingkup Bagian Keuangan Direktorat Jenderal Mineral yakni Lernhard dkk diduga memanipulasi dan menerima pembayaran tukin yang tidak sesuai ketentuan.

Dalam proses pengajuan anggaran diduga tidak disertai dengan data dan dokumen pendukung serta melakukan manipulasi. Di antaranya pengondisian daftar rekapitulasi pembayaran dan daftar nominatif, di mana tersangka Priyo Andi meminta Lernhard agar “dana diolah untuk kita-kita dan aman”. Selain itu menyisipkan nominal tertentu kepada 10 orang secara acak hingga pembayaran ganda atau lebih kepada 10 orang yang telah ditentukan.

“Sehingga dari jumlah tunjangan kinerja yang seharusnya dibayarkan sebesar Rp 1.399.928.153, namun dibayarkan Rp 29.003.205.373, atau terjadi selisih sebesar Rp 27.603.277.720,” kata Firli.

KPK menduga selisih pembayaran itu kemudian dinikmati oleh para tersangka. Yakni, Lernhard menerima Rp 10,8 miliar; Priyo Andi menerima Rp 4,75 miliar; Beni Arianto menerima Rp 4,1 miliar; Christa Handayani menerima Rp 2,5 miliar; dan Rokhmat Annashikhah menerima Rp1,6 miliar. Kemudian, Haryat Prasetyo menerima Rp 1,4 miliar; Hendi menerima Rp 1,4 miliar; Novian Hari menerima Rp 1 miliar; Maria Febri menerima Rp 900 juta; dan Abdullah menerima Rp 350 juta.

“Higga saat ini, KPK telah menerima pengembalian sebesar Rp 5,7 miliar dan logam mulia 45 gram, sebagai salah satu upaya optimalisasi asset recovery hasil korupsi yang dinikmati pelaku pada perkara dimaksud,” ujar Firli.

Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dari 10 tersangka, sembilan di antaranya langsung dilakukan penahanan selama 20 hari hingga 4 Juli 2023. Mereka ditahan di rumah tahanan terpisah. Sementara terkait penahanan satu tersangka yakni Abdullah disebut menunggu hasil pemeriksaan kesehatan.

“KPK mengingatkan bahwa setiap rupiah gaji yang diterima oleh seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah hasil dari keringat rakyat. Oleh karena itu, penggunaannya harus taat peraturan dan prosedur yang berlaku sebagai pertanggungjawaban atas amanah yang diberikan,” tandas Firli.

(Rangga)

Read Previous

Ketua KPK Klaim akan Ungkap Semua Korupsi di Kementan

Read Next

2 Tahun, 10 ASN Kementerian ESDM Diduga Rampok Uang Negara Rp 27,6 Miliar