16 January 2021, 09:44

Terima Suap Proyek, Bupati Lampung Utara Jadi Tersangka

daulat.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Lampung Utara 2014-2019, Agung Ilmu Mangkunegara (AIM). Agung dijerat atas dugaan menerima suap terkait proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Dinas Perdagangan di Pemkab Lampung Utara.

Demikian disampaikan Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan dalam jumpa pers, di gedung KPK, Jakarta, Senin (7/10/2019) malam. Selain Agung, KPK juga menetapkan Raden Syahril (RSY) selaku orang kepercayaan Agung; Syahbuddin (SYH) selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara; dan Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara Wan Hendri (WHN) sebagai tersangka penerima suap.

KPK juga menetapkan dua orang swasta yaknu Chandra Safari (CHS) dan Hendra Wijaya Saleh (HWS) sebagai tersangka atas dugaan pemberi suap. Enam orang yang ditetapkan sebagai tersangka itu sebelumnya diamankan bersama dua orang lainnya dalam Oprasi Tangkap Tangan (OTT) di Lampung pada Minggu dan Senin (6-7/10/2019).

“Setelah melakukan pemeriksaan, dilanjutkan dengan gelar perkara, dalam batas waktu 24 jam sebagaimana diatur dalam KUHAP KPK menyimpulkan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi menerima hadiah atau terkait proyek di Dinas PUPR dan Dinas Perdagangan di Kabupaten Lampung Utara. Sejalan dengan peningkatan status penanganan perkara ke penyidikan, KPK menetapkan 6 orang tersangka,” ucap Basaria.

Selain mengamankan delapan orang, Tim Satgas KPK juga mengamankan uang yang diduga suap senilai Rp 728 juta dari sejumlah tempat. Sebagian besar uang diamankan dari rumah Raden Syahril selaku orang kepercayaan Agung serta Rp 200 juta dari kamar Bupati Agung.

“Uang tersebut direncanakan digunakan sewaktu-waktu untuk kepentingan AIM, Bupati Lampung Utara,” ungkap Basaria.

Dalam kasus ini, Agung; Raden Syahril (RSY); Syahbuddin (SYH); dan Wan Hendri (WHN) diduga menerima suap dari Chandra Safari (CHS) dan Hendra Wijaya Saleh (HWS). Diduga suap terkait proyek di Dinas PUPR dan Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara.

Dijelaskan Basaria, Agung Ilmu Mangkunegara diduga menerima suap dari Hendra Wijaya Saleh melalui Wan Hendri selaku Kadis Perdagangan sebesar Rp 300 juta. Kemudian sebanyak Rp 240 juta diserahkan Wan Hendri kepada Raden Syahril selaku orang kepercayaan Agung Ilmu Mangkunegara. Sementara Rp 60 juta lainnya masih berada di tangan Wan Hendri.

“Dalam OTT ini, KPK menemukan barang bukti uang Rp 200 juta sudah diserahkan kepada AIM (Agung Ilmu Mangkunegara) dan kemudian diamankan dari kamar Bupati,” ujar Basaria.

Diduga uang ratusan juta itu merupakan suap terkait tiga proyek di Dinas Perdagangan Pemkab Lampung Utara. Proyek-proyek tersebut, yakni pembangunan pasar tradisional Desa Comook Sinar Jaya Kecamatan Muara Sungkai dengan nilai proyek Rp 1,073 miliar serta pembangunan pasar tradisional Desa Karangsari Kecamatan Muara Sungkai senilai Rp 1,3 miliar. Selain itu proyek konstruksi fisik pembangunan pasar rakyat Tata Karya (DAK) Rp 3,6 miliar,.

Sedangkan untuk Dinas PUPR, lanjut Basaria, Agung Ilmu Mangkunegara saat baru dilantik sebagai Bupati Lampung Utara pada 2014 lalu mensyaratkan jika Syahbuddin ingin menjadi Kadis PUPR harus menyiapkan setoran fee sebesar 20-25% dari proyek yang dikerjakan oleh Dinas PUPR.

Adapun Chandra Safari merupakan rekanan Pemkab Lampung Utara. Chandra Safari selama dua tahun terakhir atau sejak 2017 sampai dengan 2019 setidaknya telah mengerjakan 10 proyek di Kabupaten Lampung Utara. Sebagai imbalan atau fee, Chandra Safari diwajibkan menyetor uang pada Agung Ilmu Mangkunegara melalui Syahbuddin dan Raden Syahril.

“AIM diduga telah menerima uang beberapa kali terkait dengan proyek di Dinas PUPR,” tutur Basaria.

Lebih lanjut dipaparkan Basaria, Agung Ilmu Mangkunegara sekitar bulan Juli 2019 telah menerima Rp 600 juta; sekitar akhir September sebesar Rp 50 juta dan pada 6 Oktober, diduga menerima Rp 350 juta. Dalam OTT kemarin, tim Satgas menyita uang tunai sebesar Rp 440 juta di rumah dan mobil Raden Syahril.

“Diduga uang yang diterima pada September dan Oktober 2019 itulah yang ditemukan di rumah RSY (Raden Syahril), orang kepercayaan Bupati. Uang tersebut direncanakan digunakan sewaktu-waktu untuk kepentingan AIM, Bupati Lampung Utara,” terang Basaria.

Atas perbuatan itu, Chandra Safari (CHS) dan Hendra Wijaya Saleh (HWS) yang diduga pemberi suap dijerat dengan pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara Agung dan Raden Syahril yang diduga penerima dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Sementara Syahbuddin (SYH); dan Wan Hendri (WHN) yang diduga penerima suap dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.

“KPK tak akan lelah mengingatkan kepada seluruh Kepala Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Inspektorat Daerah, pihak rekanan pemerintah daerah, dan seluruh pihak yang terlibat dalam pengadaan dan atau pengerjaan proyek pembangunan infrastruktur, untuk menjalankan semua proses dengan cara-cara yang benar dan berintegritas. Praktik kotor seperti korupsi dalam pengadaan sudah dapat dipastikan akan merusak upaya pemerintah dalam pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia,” pungkas Basaria.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

Kemenag: Bantuan Ormawa Fokus Untuk Moderasi Beragama

Read Next

Terkait Kelapa Sawit, Jokowi Berharap Dukungan Belanda Hadapi Uni Eropa