13 June 2024, 21:32

Terdakwa Jiwasraya Sebut Kejagung Tutupi Andil Perusahaan Besar Lain

daulat.co – Komisaris PT Hanson International, Benny Tjokrosaputro menuding Kejaksaan Agung menutupi kebenaran dan merekayasa dalam mengusut kasus dugaan korupsi PT Jiwasraya. Pasalnya, kata Benny, pihak Kejagung tak merinci secara detail perusahaan-perusahaan besar yang ikut menggoreng saham Jiwasraya.

“Saya juga semakin curiga mengapa Jaksa menutupi isi portofolio saham Jiwasraya seperti saham-saham dari Gurp-grup Besar yang tidak pernah diekspos oleh BPK dan Kejaksaan?. Saya juga heran mengapa Kejaksaan dan BPK tidak berani merinci transaksi “item by item”, siapa pelaku sebenarnya, yang sebenarnya untung siapa? Kapan? Tiap saham harus diikuti supaya jelas,” kata Benny saat menyampaikan nota keberatan atau eksepsi, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (10/6/2020).

Menurut Benny, banyak perusahaan yang terlibat. Namun, ungkap Benny, hal itu tak diungkap jaksa ke publik. Jaksa dituding tebang pilih dalam mengusut kasus ini.

“Kalau jaksa menolak transaksi saham dirinci item by item berarti menutupi kebenaran (rekayasa) mengapa emiten perusahaan publik yang dijadikan tersangka hanya saya dan saudara Heru Hidayat saja? Padahal masih banyak emiten-emiten lain yang nilainya jauh lebih besar,” ujar Benny.

Namun, Benny tak merinci secara detail perusahaan besar yang dimaksudnya itu. Dalam eksepsinya, Benny menolak didakwa melakukan korupsi Jiwasraya. Benny juga menolak didakwa melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Terkait TPPU, Benny mengklaim memiliki harta Rp 5,3 triliun. Dari jumlah tersebut, Benny mengklaim telah membayar pajak kepada negara senilai Rp 161 miliar.

“Dimana saya telah memperoleh Surat Keterangan Pengampunan Pajak Nomor: KET-18340/PP/WPJ.32/2017 Tertanggal 10 April 2017 dari kantor wilayah DJP Jawa Tengah II sesuai dataa NPWP saya,” kata Benny.

Menurut Benny, hal tersebut menunjukan bahwa dirinya tidak menyembunyikan dan tutup-tutupi mengenai asal usul harta kekayaannya. “Sehingga sangat tidak mendasar tuduhan TPPU (Money Laundirng) terhadap diri saya,” ujar Benny.

Benny mengklaim menjadi korban terkait sengkarut Jiwasraya. Pasalnya, klaim Benny, perusahaan plat merah tersebut sudah mengalami kerugian sejak 2006.

“PT. Jiwasraya sudah rugi sejak tahun 2006, jangan saya yang dikorbankan menanggung kerugian PT. Jiwasraya. Disinilah saya merasa jadi korban ketkdakadilan kalau seluruh kerugian jiwasraya dibebabnkan kepad diri saya dan para terdakwa lainnya, padahal banyak penyebab lain yang mengakibatkan kerugian Jiwasraya yang sudah tercatat sejak tahun 2006 tersebut,” tutur dia.

Dengan dalih tersebut, Benny mengklaim tuduhan jaksa terhadapnya tidak mendasar. Hal ini, kata Benny, semakin menunukan jaksa penuntut umum menyembunyikan fakta kerugian Jiwasraya sejak 2006.

“Sehingga tidak adil apabila harta saya dan PT. Hanson Tbk sebagai perusahaan publik disita oleh pihak jaksa penuntut umum untuk mengembalikan kerugian Jiwasraya dimna Jiwasraya sudah rugi sejak 2006 dan hal itu semua hendak ditimpalkan kepada diri saya dan para terdakwa lain. Hal ini seperti kata pepatah ‘Orang lain yang makan nangka-nya, saya yang kena getah-nya’,” ucap Benny.

Sebab itu Benny dalam eksepsinya meminta hakim menolak dakwaan jaksa dan membebaskan dirinya dari tahanan. “Saya memohon majelis hakim untuk memutuskan membatalkan surat dakwaan pada diri saya atau memerintahkan jaksa penuntut umum memperbaiki surat dakwaan dan membebaskan saya dari rumah tahanan,” tandas Benny.

Benny Tjokrosaputro sebelumnya didakwa memperkaya diri melalui transaksi pembelian dan penjualan saham dengan sejumlah pejabat Jiwasraya. Benny dkk didakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 16 triliun.

Mereka yang didakwa bersama Benny adalah Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera (Tram), Heru Hidayat; mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya, Hendrisman Rahim; mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya, Hary Prasetyo; mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya, Syahmirwan; dan Direktur PT Maxima Integra, Joko Hartono Tirto.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

Minta Maaf, Miftahul Ulum Sebut Tudingan ke Adi dan Achsanul Khilaf

Read Next

DPRD DKI Minta Anies Nonaktifkan Dirut Sarana Jaya