24 May 2024, 02:06

Terbukti Terima Suap, Mantan Anggota BPK Riza Djalil Dituntut Hukuman 6 Tahun Bui

daulat.co – Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjatuhkan tuntutan enam tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider tiga bulan kurungan terhadap mantan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Riza Djalil. 

Tak hanya itu, Riza juga dituntut membayar uang pengganti senilai Rp 1 miliar subsider satu tahun penjara. Jaksa juga menuntut agar hak Riza untuk dipilih dalam jabatan publik dicabut selama tiga tahun.

Tuntutan itu diberikan lantaran jaksa menyakini jika Riza terbukti menerima suap senilai total Rp 1,3 miliar dari Komisaris Utama PT Minarta Dutahutama, Leonardo Jusminarta Prasetyo. Uang Rp 1,3 miliar itu terdiri dari S$100.000  dan US$20.000 dollar.
Suap diberikan agar Rizal Djalil mengupayakan PT Minarta Dutahutama mendapat proyek SPAM.

Berkat uang pemulus itu, Leonardo mengerjakan proyek konstruksi pengembangan JDU SPAM IKK Hongaria Paket 2 tahun anggaran 2017-2018 yang lokasi pengerjaannya di wilayah Pulau Jawa, meliputi Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta dan Jawa Timur. Nilai proyek Rp 75.835.048.000,00 (Rp 75,835 miliar). Setelah berhasil memenangkan lelang, Leonardo memberikan fee ke sejumlah pihak.

“Menyatakan terdakwa bersalah terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diancam dalam Pasal 12 huruf b UU pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dakwaan pertama,” ucap jaksa  Arin Kurnia Sari, saat membacakan surat tuntutan terdakwa Riza Djalil, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (12/4/2021).

Jaksa mempertimbangkan hal yang meringankan dan memberatkan dalam melayangkan tuntutan tersebut. Untuk hal meringankan, Riza dinilai belum pernah dihukum.

“Hal memberatkan, terdakwa Riza tidak mendukung upaya pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas korupsi, tidak berterus terang mengakui perbuatannya dan perbuatan terdakwa telah mencoreng BPK,” ujar jaksa.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

PKS Pemalang Pelopori Kewirausahaan Milenial & Start Up Lokal

Read Next

KPK Endus Upaya Merintangi Penyidikan Suap Pajak Perusahaan Haji Isam