25 July 2021, 06:54

Terbukti Terima Suap, Gratifikasi dan TPPU, Eks PNS MA Rohadi Divonis 3,5 Tahun Bui

Palu hakim - ist

Palu hakim – ist

daulat.co – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta menjatuhkan hukuman 3,5 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsidair empat bulan kurungan terhadap mantan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) Rohadi.

Majelis hakim menyatakan bahwa mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Mahkamah Agung (MA) itu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menerima suap dan gratifikasi, serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

“Menyatakan terdakwa Rohadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan beberapa tindak pidana korupsi. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama tiga tahun dan enam bulan, serta pidana denda Rp 300 juta subsidair empat bulan kurungan,” ucap Ketua Majelis Hakim Albertus Usada saat membacakan amar putusan terdakwa Rohadi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (14/7/2021).

Rohadi dalam perkaranya dinyatakan terbukti menerima suap dengan nilai total Rp 4.663.500.000 (Rp 4,6 miliar) dan gratifikasi dengan nilai Rp 11.518.850.000 (Rp 11,5 miliar). Rohadi juga dinyatakan terbukti telah mencuci uang hasil suap dan gratifikasinya sejumlah Rp40.598.862.000 (Rp 40,5 miliar).

Adapun, uang suap yang diterima Rohadi salah satunya berasal dari Robert Melianus Nauw dan Jimmy Demianus Ijie senilai Rp 1,2 miliar. Uang tersebut diberikan agar Rohadi bisa mengurus perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan Robert Melianus Nauw dan Jimmy Demianus supaya dapat dibebaskan pada tingkat kasasi di MA.

Selanjutnya, Rohadi juga dinyatakan terbukti menerima uang sebesar Rp 110 juta dari Jeffri Darmawan melalui perantara bernama Rudi Indawan. Rohadi juga disebut terbukti menerima suap dari Ali Darmadi Rp 1.608.500.000, dan dari Yanto Pranoto melalui Rudi Indawan Rp 235 juta.

Rohadi juga disebut terbukti pernah menerima uang dari mantan Anggota DPR RI, Sareh Wiyono. Rohadi disebut menerima suap Rp 1,5 miliar untuk memenangkan perkara perdata milik teman Sareh Wiyono yang sedang diajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung (MA).

Terkait gratifikasi dengan nilai total Rp 11,5 miliar, diterima Rohadi sejak Mei 2001 atau saat dirinya menjabat sebagai panitera pengganti di PN Jakarta Utara. Rohadi pada tahun 2011 sempat dimutasi menjadi panitera pengganti di Pengadilan Negeri Bekasi. Namun pada tahun 2014, Rohadi ditugaskan kembali menjadi panitera pengganti di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Terkait TPPU dengan jumlah Rp 40,598 miliar, Rohadi menggunakan sejumlah modus. Modus yang digunakan Rohadi mulai dari membelanjakan, membayarkan, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan.

Dalam surat dakwaan jaksa, Rohadi disebut membeli tiga unit perumahan di Perumahan The Royal Residence, satu unit rumah villa di Perumahan Villa Bumi Ciherang, Perumahan Grand Royal Residence, sejumlah bidang tanah (lahan sawah) di Indramayu. Total pembelian tanah dan bangunan itu senilai Rp 13,01 miliar.

Rohadi juga membelanjakan atau membeli 19 kendaraan roda empat dengan transaksi pembayaran seluruhnya senilai Rp 7,714 miliar. Adapun, mobil yang pernah dibeli Rohadi yakni, Jeep Wrangler Sport Platinum Diesel 2800 CC AT tahun 2013; Mitsubishi Pajero warna putih; Toyota New Camry 3.5 Q A/T; Toyota Alphard warna hitam.

Kemudian, Toyota Camry Type 2.4 G AT tahun 2006 warna hitam; Mitsubishi Pajero Sport Exeed 4×2 AT tahun 2015 warna hitam; Mercedes Benz C 250 CGI AT tahun 2014 warna hitam metalica; Toyota Fortuner 2.7 G Lux A/T TRD tahun 2015 warna hitam metalik; Mitsubishi Pajero Sport 2.5 Exceed 4×2 A/T warna hitam tahun 2015; dan Toyota Alphard 2.5 G AT Luxury warna putih metalik tahun 2016.

Rohadi juga menempatkan, mentransfer, mengubah bentuk atau menukarkan dengan mata uang berupa menukarkan sejumlah mata uang asing berupa 461.800 dollar AS, 1.539.720 dollar Singapura, dan SAR 7.550 yang ditukar keseluruhannya menjadi Rp 19.408.465.000.

Atas perbuatan penerimaan suap, Rohadi dinyatakan melanggar Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Terkait gratifikasi, Rohadi dinyatakan melanggar Pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Sedangkan terkait TPPUnya, perbuatan Rohadi dinyatakan melanggar Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Dalam menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan. Untuk hal yang memberatkan, perbuatan Rohadi dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi.

“Hal meringankan, terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan; terdakwa berterus terang memberikan keterangan di persidangan; terdakwa menyatakan mengaku bersalah; dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga,” ujar hakim.

Hukuman majelis hakim tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). JPU sebelumnya menuntut Rohadi dengan hukuman lima tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsidair enam bulan kurungan.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

Soal Naturalisasi Atlet Asing, Hetifah: Psikologis Atlet Lokal Harus Diperhatikan

Read Next

Darurat Covid-19, Netty Prasetiyani: Jangan Ragu Alih Fungsi Sarana Publik Untuk RS Darurat