26 May 2024, 00:37

Terbukti Korupsi Bansos, Eks Mensos Juliari Dituntut 11 Tahun Penjara

Juliari P Batubara

Juliari P Batubara

daulat.co – Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara dengan hukuman 11 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan. Penuntut umum juga menjatuhi hukuman pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp 14.557.450.000 subsider dua tahun penjara.

Demikian terungkap saat penuntut umum membacakan surat tuntutan terdakwa Juliari di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu siang (28/6/2021). Jaksa juga meminta hakim mencabut hak Juliari untuk dipilih dalam jabatan publik selama empat tahun setelah terdakwa selesai menjalani masa pidana pokok.

Penuntut umum menyatakan bahwa Juliari terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Yakni, menerima suap terkait pengadaan bantuan sosial (bansos) sembako Covid-19 di Kementerian Sosial (Kemensos) tahun 2020.

Penuntut umum meyakini bahwa Juliari memerintahkan anak buahnya yaitu Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono untuk mengutip fee senilai Rp 10 ribu per paket bansos sembako ke para rekanan penyedia bansos Covid-19.

Menurut penuntut umum, Juliari menerima uang dari konsultan hukum, Harry Van Sidabukke, sebesar Rp 1,28 miliar terkait dengan penunjukan PT Pertani dan PT Mandala Hamonangan Sude sebagai rekanan penyedia bansos Covid-19. Kemudian dari Direktur Utama PT Tigapilar Agro Utama, Ardian Iskandar Maddanatja, sejumlah Rp 1,95 miliar dan rekanan penyedia bansos Covid-19 lainnya senilai Rp 29.252.000.000. Penerimaan uang itu disebut melalui Joko Santoso dan Adi Wahyono

Penuntut umum menilai perbuatan Juliari terbukti melanggar Pasal 12 huruf B Juncto Pasal 18 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 Ayat 1 ke-1 KUHP.

“Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara selama 11 tahun dikurangi selama terdakwa berada di tahanan dan denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan,” ucal Jaksa KPK, Ihsan Fernandi membacakan surat tuntutan.

Dalam tuntutan ini, tim Jaksa juga menyampaikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Untuk hal yang memberatkan, perbuatan Juliari dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, selama persidangan, jaksa juga melihat Juliari berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan perbuatannya dilakukan saat kondisi darurat pandemi.

“Hal meringankan, terdakwa belum pernah dihukum,” ujar jaksa.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

Pengelolaan Limbah Medis Harus Dilakukan Secara Intensif dan Sistematis

Read Next

Sampah Medis Meningkat, BRIN Kembangkan Teknologi Pengolah Limbah