21 May 2024, 23:41

Terbitkan SP3, KPK Lepaskan Jeratan Hukum Sjamsul Nursalim dan Istri

Skandal BLBI

Skandal BLBI

daulat.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan (SP3) atas nama Sjamsul Nursalim (SN) dan istrinya Itjih Nursalim (ISN). Dengan begitu, proses penyidikan dua tersangka kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI) itu dihentikan.

Demikian diungkapkan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (1/4/2021). Penghentian penyidikan yang perdana di lembaga antirasuah ini merujuk Pasal 40 Undang-Undang KPK.

“Penghentian penyidikan ini sebagai bagian adanya kepastian hukum dalam proses penegakan hukum sebagaimana amanat Pasal 5 UU KPK, yaitu “Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya KPK berasaskan pada asas Kepastian Hukum”,” kata Alex, sapaan Alexander Marwata.

KPK sebelumnya menyangka keduanya telah melakukan misrepresentasi dalam menampilkan nilai aset yang mereka serahkan ke Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) untuk membayar hutang BLBI. Akibat perbuatan mereka, negara rugi Rp 4,58 triliun.

KPK awalnya menetapkan eks Kepala BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT) menjadi tersangka. KPK menduga Syafruddin menerbitkan SKL BLBI untuk Sjamsul selaku pemegang saham pengendali BDNI.

Pada tahap pengadilan tingkat pertama, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman penjara 13 tahun dan pidana denda Rp 700 juta terhadap Syafruddin.

Tak terima, Syafruddin mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Namun PT Jakarta justru memperberat hukuman Syafruddin menjadi 15 tahun.

Atas putusan itu, Syafruddin kemudian mengajukan upaya hukum Kasasi kepada MA RI. Bernasib baik, MA melepaskan Syafruddin.
MA beralasan Syafruddin melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.

Atas putusan itu, KPK berbalik tak terima. KPK lantas mengajukan upaya hukum luar biasa PK. Sialnya, permohonan PK KPK itu ditolak. Atas putusan PK itu, KPK meminta pendapat dan keterangan ahli hukum pidana, hingga akhirnya disimpulkan bahwa tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh KPK.

“KPK berkesimpulan syarat adanya perbuatan Penyelenggara Negara dalam perkara tersebut tidak terpenuhi sedangkan tersangka SN dan ISN berkapasitas sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan SAT selaku penyelenggara negara maka KPK memutuskan untuk menghentikan penyidikan perkara atas nama tersangka SN dan ISN tersebut,” ungkap Alex.

Sebelumnya, Sjamsul dan Ijtih Nursalim dalam perkara ini sempat dimasukan ke dalam daftar pencarian orang (DPO). Karena tidak kooperatif untuk memenuhi panggilan penyidik KPK.

Dalam perjalanan kasus yang disebut merugikan negara Rp 4,58 triliun ini, KPK sejak 10 Juni 2019 telah memeriksa 30 saksi dalam penyidikan ini, yaitu dengan unsur saksi mantan Menko Bidang Ekonomi, Direktur Hukum Lembaga Penjamin Simpanan, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, mantan Ketua BPPN.

Kemudian, pensiunan Menteri BUMN, mantan Menteri Keuangan dan Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK), ekonom, advokat, dan swasta.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

Dikeluhkan Berkali-kali, Pelaku Judi Togel di Ulujami Akhirnya Digelandang ke Polres Pemalang

Read Next

KPK Tetapkan Bupati Bandung Barat dan Anak Jadi Tersangka Korupsi Pengadaan Barang Covid-19