16 May 2021, 22:48

Tepis Tuduhan Boyamin Saiman, Lili KPK Pastikan Tak Pernah Komunikasi dengan Walkot Syahrial

Lili Pintauli Siregar

Lili Pintauli Siregar

daulat.co – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar membantah pernyataan Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman yang menyebut dirinya pernah menjalin komunikasi dengan Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial (MS). Dipastikan Lili, dirinya tak pernah melakukan hal tersebut.

“Saya tidak pernah menjalin komunikasi dengan tersangka MS terkait penanganan perkara yang bersangkutan, apalagi membantu dalam penanganan perkara yang sedang ditangani oleh KPK,” tegas Lili  di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (30/4/2021).

Dikatakan Lili, dirinya tetap memegang etika sebagai insan KPK yang harus membatasi diri dalam berkomunikasi dengan siapa pun, terlebih kepada pejabat negara yang terseret kasus korupsi. “Saya tentu terikat dengan kode etik dan juga peraturan KPK yang melarang untuk berhubungan dengan pihak-pihak yang berpekara,” ucap Lili.

Lili tak memungkiri kerap menjalin komunikasi dengan para kepala daerah. Hal ini terkait kinerja KPK, khususnya dalam bidang pencegahan. Terlebih Lili sebagai komisioner KPK yang fokus di bidang pencegahan.

“Sebagai pimpinan KPK khususnya dalam bidang pencegahan, saya tentu tidak dapat menghindari komunikasi dengan seluruh kepala daerah dan komunikasi yang terjalin tentu saja terkait tugas KPK dalam melakukan pencegahan,” kata Lili.

Sebelum menjadi Wakil Ketua KPK, Lili merupakan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Lili menyebut dirinya tak mau memutus hubungan silaturahmi dengan pejabat negara yang dia kenal saat menjabat pimpinan di LPSK. Namun, dipastikan Lili, dirinya saat ini sangat selektif membangun komunikasi ke setiap pejabat publik itu, tetapi tetap mengingatkan untuk menghindari area rawan korupsi.

“Saya selalu juga menjaga selektifitas untuk komunikasi, menjaga harkat dan martabat terhadap diri saya sebagai insan KPK maupun sebagai marwah lembaga KPK,” kata Lili.

“Komunikasi saya dengan siapa pun, khususnya dengan pejabat publik selalu juga saya mengingatkan untuk selalu bekerja dengan baik dan hindari praktik korupsi, dan saya selalu juga menjaga selektifitas untuk komunikasi menjaga harkat dan martabat terhadap diri saya sebagai insan KPK maupun sebagai marwah lembaga KPK,” ditambahkan Lili.

Pada kesempatan ini, Lili menegaskan pihaknya berkomitmen mengusut tuntas perkara dugaan suap penanganan perkara di Pemkot Tanjungbalai. “Saya juga pastikan KPK tegas memproses tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka MS dan juga perkara lainnya ada yang melibatkan penyidik KPK SRP dan juga dugaan pelanggaran etik yang dilakukan SRP melalui Dewas,” tandas Lili.

Syahrial telah dijerat sebagai pihak yang menyuap penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju terkait penanganan perkara di KPK. Selain Stepanus dan Syahrial, KPK juga menjerat pengacara Maskur Husain sebagai tersangka.

Syahrial terjerat sebagai tersangka karena diduga menyuap penyidik KPK asal kepolisian Stepanus Robin Pattuju (SRP) senilai Rp 1,3 miliar. Suap itu diberikan agar perkara lelang jabatan yang diduga menyeret Syahrial tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan.

Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman sebelumnya mengaku mendengar informasi, Wali Kota Tanjungbalai Syahrial sempat menghubungi Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar terkait penyelidikan dugaan korupsi jual beli jabatan di Pemerintah Kota Tanjungbalai. 

Dikatakan Boyamin, Syahrial beberapa kali mencoba menghubungi Lili. Namun Noyamin tidak mengatahui secara pasti, apakah Lili merespon tindakan Syahrial.

“Saya mendengarnya begitu, bahwa Wali Kota Tanjungbalai berusaha menjalin komunikasi dengan bu Lili. Tapi apakah bu Lili menanggapi atau menindaklanjuti seperti apa, saya belum ada informasi. Tapi setidaknya wali kota punya nomornya bu Lili,” kata Boyamin dikonfirmasi, Senin (26/4/2021).

(Rangga Tranggana)

Read Previous

Geledah Rumah dan Kantor Pengacara Maskur, KPK Amankan Dokumen Perbankan

Read Next

May Day 2021, IMCAA Desak Pemerintah Perbaiki Tata Kelola Penempatan ABK