daulat.co – Pagi tadi, Ketua DPRD Pemalang, H Agus Sukoco, melakukan inspeksi mendadak (sidak) Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Pemalang. Hasilnya, ia menemukan sejumlah dugaan penyalahgunaan yang dilakukan pihak-pihak tertentu hingga merugikan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Dalam sidak di Desa Banjarmulya misalnya, ditemukan salah satu varian BPNT yakni telur dihargai Rp 2.000 per butir. Selain kejanggalan harga komoditas dan kualitas sembako, Ketua DPRD juga menemukan adanya pemotongan sebesar Rp 15.000 oleh agen ke tiap KPM.

“Telur harusnya dijual dengan harga sesuai timbangan, bukan satuan. Kalau dipatok harga satuan jelas jauh lebih mahal,” tegas Agus Sukoco. 

Menanggapi temuan itu, politisi Golkar Ujianto MR sampai mengelus dada. Sebab di saat kondisi masyarakat terjepit karena terdampak penyebaran Covid-19, namun masih ada pihak yang memanfaatkan untuk kepentingan sendiri.

“Naudzubillah. Masih ada yang tega merampok teman-teman dzuafa yang sebenarnya sodara kita sendiri,” tulis Uut-sapaannya dalam akun Facebooknya  @Ujianto Mugo Raharjo.

“Entah perilaku apa yang merasuki pikiran para pemegang amanat yang NGGULO WENTAH BPNT sehingga tega melakukan kekejaman bahkan kedzoliman,” sambungnya.

Menurutnya, jika program BPNT, PKH, Raskin dan program lainnya dikelola dengan benar dan kejujuran niscaya akan mengangkat derajat sosial dari para sodara kita yang belum beruntung.
Dan itu artinya program negara untuk menekan angka kemiskinan dapat tercapai.

“Hukuman apa yang patut dijatuhkan pada para pelanggar etika kemanusiaan.. ? Karena dengan dalih apapun sungguh sangat tidak dibenarkan,” kata Uut.

Ditambahkan, semua warga Pemalang harus mengetahui mengenai dugaan penyelewengan BPNT sebagaimana temuan Ketua DPRD Pemalang H Agus Sukoco. Hal itu sekaligus sebagai efek jera terhadap para pelanggar etika kemanusiaan.

Dengan saling mengabarkan seputar dugaan penyelewengan BNPT, lanjut dia, secara tidak langsung membantu program Bupati Pemalang H Junaedi. Dimana salah satu amanatnya adalah memberantas korupsi dan mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Pemalang.

(Sumitro)