22 January 2021, 12:57

Tangani Dugaan Korupsi PT PINS Indonesia, KPK Koordinasi Dengan Kejagung

Gedung KPK

daulat.co – Wakil Ketua KPK Alex Marwata memastikan pihaknya koordinasi dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait  dugaan korupsi akusisi saham PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk (TELE) oleh PT PINS Indonesia, anak usaha PT Telkom.

Lembaga antikorupsi pun tak ragu mengambil alih penanganan perkara dugaan korupsi yang sedang dilakukan Kejaksaan Agung (Kejagung) tersebut.

PT PINS adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan Customer Premises Equipment (CPE) dan merupakan anak usaha PT Telkom Indonesia (Tbk).

KPK diketahui sedang menyelidiki dugaan korupsi anak usaha PT Telkom. Penyelidikan yang dilakukan KPK mengemuka pasca diperiksanya mantan Direktur Utama PT PINS Indonesia, Slamet Riyadi beberapa waktu lalu.

Kejagung disisi lain telah lebih dahulu mengusut dugaan korupsi dalam akuisisi saham Tiphone oleh PT PINS. Namun, pengusutan kasus itu diklaim sejumlah kalangan jalan ditempat.

“Dalam perkara ini kan terkait Perpres 19 tahun 2019 kemarin disitukan tugas KPK melakukan supervisi,” ungkap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, kepada wartawan di KPK, Selasa (3/11/2020).

“Tentu nanti kita akan melakukan koordinasi dengan kejaksaan perkara itu sudah ditangani kejaksaan entah sampai di mana di tahap penyelidikan atau penyidikan,” lanjutnya.

Meskipun Kejagung nantinya sudah melakukan penyidikan, kata Alexander, KPK tak serta merta ‘melepas’ begitu saja penanganan kasua tersebut. Hal itu mengacu pada kewenangan supervisi yang dimiliki KPK.

“Kalau sudah sampai ke penyidikan tentu kita akan minta sejauh mana perkembangan itu dalam supervisi karena Perpres nya sudah jadi dan menjadi sarana bagi kami atau KPK melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum lain,” kata Alex.

“Kalau misalnya dari perkembangan itu kita ketahui bahwa ada hambatan entah hambatannya seperti apa kita lihat nanti kita mungkin akan melakukan gelar perkara seperti apa kalau sudah di tahap penyidikan tidak serta merta kita akan mengambil alih atau melihat dulu sejauh mana penanganan perkara itu dilakukan oleh aparat penegak hukum yang lain,”

“Rangga Tranggana)

Read Previous

Luhut: Dana Desa Boleh Untuk Program Perhutanan Sosial

Read Next

Jokowi Apresiasi Aktivis Kerukunan Umat Beragama