23 May 2024, 22:40

Tak Adil, PPS akan Laporkan Kreditur dan Tiga Hakim ke KY dan Polisi

Komisi Yudisial

Komisi Yudisial

daulat.co – Sidang sengketa PKPU antara Debitur PT Pelayaran Payung Samudra dengan kreditur PT Sankyu Internasional dan SMFL Leasing Indonesia dengan agenda proposal perdamaian berakhir deadlock. Hal itu dipicu lantaran kubu Pelayaran Payung Samudra ( PPS) mendapat perlakuan tidak adil.

Tak hanya mendapat perlakuan tak adil, pihak penggugat (PT Sankyu Internasional dan SMFL Leasing Indonesia) memaksakan kehendak, bahkan menaikkan nilai gugatan dari US$1,3 juta menjadi lebih dari  US$3juta.
Terkait hal itu, pihak PPS akan melaporkan ke polisi.

“Mereka seolah membenturkan kepala kami ke tembok, dengan upaya penggugat meminta voting kepada Hakim PKPU,” ungkap Debitur PPS, Mulia usai persidangan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Jum’at (16/4/2021).

Selain akan melaporkan ke polisi, ungkap Mulia, pihak PT. Pelayaran Payung Samudra akan melaporkan tiga orang majelis hakim yakni, Agung, Tuty dan Bambang ke Komisi Yudisial.

“(hal itu) karena majelis hakim dalam putusannya tidak mencerminkan keadilan dan melanggar hukum,” tegas dia.

Sementara itu, penasihat hukum Debitur PPS Mulia, Salim Halim mengatakan perkara ini  bukan sengketa PKPU, tetapi sengketa bisnis. “Ini bukan hutang piutang, ini sengketa bisnis,” ujar Salim.

Sebaliknya, kata Salim, justru pihak PT Sankyu Indonesia Internasional yang telah melanggar janji karena kesepakatan awal kontrak sewa menyewa kapal disepakati 5 tahun dan jika kontrak putus ditengah jalan, ada kompensasi kepada penyedia Kapal. Akan tetapi kontrak baru berjalan 2 tahun, justru PT. Sankyu menggugat dengan mengajak Leasing menjadi partner penggugat.

Perkara ini berawal ketika pada 8 Oktober 2013, PT PPS atas rekomendasi PT .Sankyu melakukan perjanjian Sewa Guna Usaha (Leasing) 3 Unit Kapal di PT. SMFL leasing Indonesia dengan tenor (cicilan) 60 bulan atau 5 tahun. Pembayaran disepakati oleh PPS melalui Sankyu tapi karena wan prestasi, PPS berinisiatif membayar langsung ke Pihak Leasing.

Setelah lunas cicilan pokok dan semua tunggakan denda, pada tanggal 19 Januari 2021 PPS meminta bukti lunas dari SMFL, yang disanggupi namun meminta waktu dengan alasan Direksi SMFL tidak berada di Indonesia dan baru akan diberikan kepada PPS di bulan Februari 2021. Namun, hingga saat ini, SMFL belum memberikan bukti pelunasan tanpa ada alasan yang jelas. Hingga kemudian justru leasing bergabung dengan sankyu membawa kasus ke PKPU.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

KPK Tetapkan Tersangka Baru TPPU & Suap Eks Petinggi Lippo Group

Read Next

Perketat Jalur Mudik, Polres Pemalang Juga Optimalkan Terminal & Stasiun Siaga Candi 2021