16 June 2024, 13:40
  1. Home
  2. Putusan MK

Tag: Putusan MK

Baleg DPR RI Serap Masukan Ahli Untuk Pembahasan RUU Keimigrasian

Baleg DPR RI Serap Masukan Ahli Untuk Pembahasan RUU Keimigrasian

daulat.co – Rancangan Undang-Undang (RUU) Keimigrasian telah dibahas di DPR sebagai langkah awal yang akan melalui berbagai tahapan yang cukup panjang sebelum menjadi Undang-Undang. RUU Keimigrasian sebagai revisi UU Nomor 6/2011 tentang Keimigrasian yang masih…

Read More
Junimart Nilai KPU Wajib Konsultasi ke DPR RI Soal Perubahan Apapun Pada PKPU

Junimart Nilai KPU Wajib Konsultasi ke DPR RI Soal Perubahan Apapun Pada PKPU

daulat.co – Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang mempertanyakan dasar KPU mengirim surat ke partai politik untuk mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat capres-cawapres. Junimart menilai KPU wajib berkonsultasi kepada DPR soal langkah…

Read More
Soal Putusan MK, Baleg Usul Revisi UU Pilkada Guna Hindari Kekosongan Kepala Daerah

Soal Putusan MK, Baleg Usul Revisi UU Pilkada Guna Hindari Kekosongan Kepala Daerah

daulat.co – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyelenggarakan Rapat Pleno Penyusunan RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati…

Read More
Guspardi Nilai Penyusunan PKPU Imbas Putusan MK Perlu Konsultasi DPR RI

Guspardi Nilai Penyusunan PKPU Imbas Putusan MK Perlu Konsultasi DPR RI

daulat.co – Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menegaskan bahwa diperlukannya pembahasan lebih lanjut mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk dikonsultasikan di DPR. Jika tidak dikonsultasikan, ia khawatir jika KPU tetap memaksakan malah akan…

Read More
Putusan MK Harus Ditindaklanjuti dengan Revisi UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu di DPR

Putusan MK Harus Ditindaklanjuti dengan Revisi UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu di DPR

daulat.co – Anggota DPR RI Aria Bima menjelaskan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperbolehkan calon presiden dan calon wakil presiden berusia minimal 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah, harus ditindaklanjuti dengan revisi Undang-Undang Nomor…

Read More
Batasan Usia Capres-Cawapres Masuk Open Legal Policy, Bukan Wewenang MK

Batasan Usia Capres-Cawapres Masuk Open Legal Policy, Bukan Wewenang MK

daulat.co – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan kepala daerah yang pernah atau sedang menduduki jabatan meskipun berusia di bawah 40 tahun bisa mencalonkan diri sebagai presiden/wakil presiden mendapatkan reaksi beragam dari berbagai pihak. Putusan…

Read More
Soal Putusan MK, Jokowi Tegaskan Tidak Terlibat Dalam Urusan Bakal Capres-Cawapres

Soal Putusan MK, Jokowi Tegaskan Tidak Terlibat Dalam Urusan Bakal Capres-Cawapres

daulat.co – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam urusan bakal calon presiden (capres) atau calon wakil presiden (cawapres). Hal tersebut disampaikan dalam keterangannya di sela-sela kegiatan kunjungan kerjanya di China…

Read More
Sidang Surya Darmadi, Ahli: Kerugian Perekonomian Negara Harus Nyata dan Pasti

Sidang Surya Darmadi, Ahli: Kerugian Perekonomian Negara Harus Nyata dan Pasti

daulat.co – Penghitungan kerugian perekonomian negara dalam perkara tindak pidana korupsi tak boleh mengada-ada atau sekadar menafsirkan. Penghitungan kerugian perekonomian negara harus pasti dan jelas. Hal itu ditegaskan Pakar Hukum Pidana, Agus Surono saat dihadirkan…

Read More
Terbitnya Perpu Cipta Kerja Merupakan Bentuk Kemunduran Demokrasi

Terbitnya Perpu Cipta Kerja Merupakan Bentuk Kemunduran Demokrasi

daulat.co – Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan mengkritik terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perpu Cipta Kerja) yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 30 Desember 2022. Perpu ini menjadi kejutan di akhir…

Read More
Terbitnya Perpu Cipta Kerja Sebagai Langkah Antisipasi Geopolitik dan Ekonomi Global

Terbitnya Perpu Cipta Kerja Sebagai Langkah Antisipasi Geopolitik dan Ekonomi Global

daulat.co – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan bahwa pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada tanggal 30 Desember 2022.…

Read More