27 May 2024, 14:26

Sudah Dicabut KLB, Kuasa Hukum Demokrat Pertanyakan Dasar Jhoni Allen Dkk Gugat AHY

Partai Demokrat

Partai Demokrat

daulat.co – Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat menyatakan gugatan tujuh mangan kadernya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sangat kontradiktif dan membingungkan. Sebab para penggugat secara langsung menunjukkan pengakuan atas keabsahan Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono sekaligus ketidakyakinan atas hasil Kongres Luar Biasa (KLB).

“Dalam KLB ilegal, Jhoni Allen, Darmizal, Marzuki Alie dan lain-lain menyatakan kepengurusan Partai Demokrat hasil Kongres V 2020 yang sudah disahkan pemerintah, sebagai demisioner. Tapi sekarang kepengurusan yang mereka nyatakan demisioner, mereka gugat,” tegas kuasa hukum DPP Partai Demokrat, Mehbob SH dalan keterangan tertulisnya Kamis 11 Maret 2021.

“Dalam KLB ilegal tersebut, Jhoni Allen dan kawan-kawan sudah menyatakan pemecatan mereka tidak berlaku, lalu apa dasarnya menggugat pemecatan mereka oleh Partai Demokrat?,” sambungnya.

Dari sudut pandang logika hukum, kata Mehbob, gugatan yang dilayangkan Jhoni Allen dkk ke PN Jakpus menegaskan pengakuan mereka bahwa saat ink hanya ada satu entitas organisasi yang sah secara hukum yaitu Partai Demokrat hasil Kongres V 2020, yang kepengurusan dan AD/ART-nya sudah disahkan Pemerintah.

Keanehan hukum lainnya juga diungkapkan Gerard Piter Runtuthomas, saksi mata KLB ilegal. Dalam pengakuannya, ia menyatakan dibujuk untuk datang ke Sumatera Utara dengan iming-iming uang, meski dalam posisinya sebagai Wakil Ketua DPC Kotamobagu, Sulawesi Utara, ia tidak punya hak suara dalam Kongres.

Dalam pelaksanaan KLB ilegal, Gerard melihat banyak orang yang tidak ia kenal, padahal banyak Ketua DPC Partai Demokrat daerah-daerah lain yang ia kenal. Selain itu ia heran melihat mekanisme penunjukan Moeldoko sebagai Ketua Umum yang tergesa-gesa, tidak mengikuti tata cara pemilihan yang lazimnya terjadi dalam Kongres. Yang paling mencolok adalah soal status keanggotaan Moeldoko.

“Masak memilih seseorang yang bukan kader partai sebagai Ketua Umum? Kata Jhoni Allen, KTA Pak Moeldoko khusus, tapi pertanyaan saya siapa yang tandatangan KTA tersebut? KTA kan harusnya ditandatangani Ketua Umum,” gugat Gerard.

Sekedar diketahui, Jhoni Allen dan Marzuki Alie dkk menggugat mengajukan gugatan pemecatan dirinya sebagai kader Demokrat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan secara spesifik ditujukan kepada Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Teuku Riefky Harsa dan Hinca Panjaitan.

Dalam gugatannya, Marzuki Alie dkk meminta Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Pusat untuk menerima dan mengabulkan gugatan untuk seluruhnya. Selain itu, mereka meminta majelis hakim menyatakan AHY sebagai Tergugat I, Teuku Riefky Harsa sebagai Tergugat II dan Hinca Panjaitan sebagai Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum.

Pemecatan terhadap enam kader yang melayangkan gugatan, masing-masing Marzuki Alie, Darmizal, Yus Sudarso, Tri Yulianto, Ahmad Yahya dan Syofwatillah Mohzaib, juga meminta majelis hakim PN Jakpus menyatakan tidak sah atau batal demi hukum.

Gugatan terregister dengan nomor perkara 147/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst. rencananya, sesuai jadwal yang ditetapkan, PN Jakpus mengagendakan sidang pertama pada Rabu 17 Maret 2021 mendatang.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

Sambut Baik Mukti Agung Jadi Ketua Bapera, Fahd Siap Investasi di Pemalang

Read Next

Pengusaha Besar Rambah Industri Keripik Hingga Rempeyek Bisa Mematikan UMKM