29 May 2024, 12:09

Suap Pajak, Eks Petinggi Bank Panin Veronika Lindawati Dituntut 3 Tahun Bui

daulat.co – Kuasa pajak sekaligus mantan petinggi PT Bank Pan Indonesia (Bank Panin) Veronika Lindawati dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK dengan hukuman 3 tahun penjara. Veronika juga dituntut hukuman denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan.

Tuntutan itu diberikan lantaran jaksa meyakini jika Veronika terbukti menyuap sejumlah pejabat pajak untuk mengurangi nilai pajak Panin. Menurut jaksa, perbuatan Veronika terbukti secara sah dan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 5 ayat 1 huruf a UU Tipikor.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Veronika Lindawati dengan pidana penjara selama 3 tahun dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan,” ucap jaksa dalam persidangan saat membacakan surat tuntutan, di PN Tipikor Jakarta, Rabu (4/1/2023).

Jaksa mempertimbangkan hal memberatkan dan meringankan dalam menjatuhkan tuntutan ini. Untuk hal memberatkan, perbuatan Veronika dinilai merusak kepercayaan masyarakat.

“Hal meringankan, terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga, belum pernah dihukum, sopan dan menghargai persidangan,” ujar jaksa.

Veronika sebelumnya didakwa memberikan suap sejumlah S$500 ribu atau setara Rp 5,5 miliar kepada mantan pejabat pajak Angi Prayitno Aji dkk. Para pejabat dan pemeriksa pajak itu yakni Angin Prayitno Aji, Dadan Ramdani, Wawan Ridwan, Alfred Simanjuntak, Yulmanizar dan Febrian.

Uang sejumlah S$500 ribu merupakan bagai dari total yang dijanjikan oleh Veronika kepada Angin dkk. Veronika menjanjikan Rp 25 miliar.

Uang S$500 ribu itu diserahkan Veronika kepada Wawan, Alfred dan Yulmanizar. Kemudian uang itu diberikan kepada Angin dan Dadan. Adapun pemberian uang tersebut agar Angin dkk merekayasa hasil perhitungan pajak Bank Panin menjadi Rp 300 miliar. Padahal berdasarkan temuan dan perhitungan ada kurang bayar pajak sebesar Rp 926.263.445.392.

(Rangga)

Read Previous

KPK Periksa Wakil Ketua MPR Fraksi Demokrat Syarief Hasan

Read Next

Kejagung Diminta Tidak Terlena Dengan Tingkat Kepuasan Publik