6 March 2021, 23:48

Suap Kuota Impor Ikan, KPK Periksa Komisaris PT Inti Samudra Hasilindo

Gedung KPK

Gedung KPK

daulat.co – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap Komisaris PT Inti Samudra Hasilindo Richard Alexander Anthony, Kamis (12/12/2019). Richard diperiksa terkait dengan kasus dugaan suap kuota impor ikan pada 2019.

Richard diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka Direktur Utama Perum Perindo, Risyanto Suanda (RSU). PT Inti Samudra Hasilindo merupakan perusahaan pemasok produk laut.

“Yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi untuk tersangka RSU,” kata Juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi.

Selain Richard, penyidik juga memanggil saksi lain. Yakni, Direktur PT Transforme Venture Capital Cana Asia Limited Desmond Previn, seorang ibu rumah tangga bernama Efrati Purwantika, dan Direktur Utama Perum Perikanan Indonesia (Perindo) Farida Mokodompit.

Farida adalah salah satu direksi yang juga turut dibawa tim penyelidik ke Gedung KPK dalam operasi tangkap tangan. Hanya saja, dia dilepaskan dan masih berstatus saksi.

“Mereka juga dipanggil sebagai saksi untuk tersangka RSU,” tutur Febri.

Dalam kasus dugaan suap terkait kuota impor ikan jenis frozen pacific mackerel atau ikan salem, KPK telah menetapkan Dirut Perum Perindo Risyanto Suanda dan Direktur PT Navy Arsa Sejahtera Mujib Mustofa sebagai tersangka.

Risyanto diduga menerima uang suap senilai Rp 1.300 dari setiap kilogram ikan salem yang diimpor PT Navy Arsa Sejahtera (PT NAS) dari China.

Risyanto selaku pucuk pimpinan Perum Perindo yang berwenang mengajukan kuota impor ikan diduga membantu PT NAS mendapat proyek impor ikan. Risyanto menjanjikan kuota impor kepada PT NAS sebanyak 250 ton pada Mei 2019 dengan tambahan 500 ton untuk Oktober 2019.

Kesepakatan fee itu lantaran perusahaan Mujib telah mendapatkan kuota impor 250 ton dari Risyanto Suanda selaku direktur utama saat itu untuk melakukan impor ikan. Padahal, seharusnya yang melakukan kegiatan impor tersebut adalah Perum Perindo.

Sebagai akal-akalan, impor ikan ke Indonesia tersebut disimpan di cold storage milik Perum Perindo guna mengelabui otoritas yang berwenang agar seolah-olah yang melakukan impor adalah Perum Perindo.

Selaku perusahaan importir ikan, PT Navy Arsa Sejahtera juga sebetulnya telah masuk daftar hitam sejak tahun 2009 karena melakukan impor ikan yang melebihi kuota.

Selain impor 250 ton, Risyanto juga menawarkan kuota impor ikan tambahan sebesar 500 ton kepada Mujib untuk bulan Oktober 2019 yang kemudian disanggupi Mujib pada suatu pertemuan. KPK juga menduga Risyanto menerima uang dari perusahaan importir lain.

Atas perbuatannya, Risyanto Suanda disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.

Sedangkan Mujib Mustofa disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Rangga Tranggana)

Read Previous

Seni Mengelola Birokrasi Ala Prof Zudan

Read Next

KPK Diminta Tentukan Status Hukum 14 Pejabat Bandung Barat