24 June 2024, 05:23

Suap Dana Hibah, KPK Geledah Kantor Gubernur Khofifah dan Wagub Jatim Emil Dardak

daulat.co – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa, Rabu (21/12/2022). Penggeledahan di Jalan Pahlawan Surabaya itu terkait proses penyidikan kasus dugaan suap terkait dana hibah yang menjerat Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak.

Selain kantor Khofifah, penyidik juga menggeledah sejumlah tempat. Di antaranya kantor Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak, Sekretariat Daerah dan Bappeda Jatim.

“Betul, hari ini tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di kantor Gubernur, Wagub, Sekretariat Daerah dan Bappeda Jatim. Informasi yang kami terima, sejauh ini kegiatan masih berlangsung,” kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri dalam keterangannya.

Namun, Ali saat ini belum mau rinci lebih lanjut mengenai penggeledahan tersebut.
Belum diketahui ruangan di kantor gubernur Jatim yang digeladah KPK.

“Kami akan sampaikan perkembangannya nanti setelah semua kegiatan selesai,” ujar Ali.

Penggeledahan ini lanjutan dari penggeledahan di kantor DPRD Jatim terkait OTT Sahat Tua Simanjuntak. Di antaranya beberapa ruang kerja fraksi. Kemudian, ruang kerja Ketua DPRD Jatim, Wakil Ketua DPRD Jatim. Tim KPK berhasil mengamankan berbagai dokumen setelah menggeledah ruang kerja di kantor DPRD Jatim.

“Ditemukan dan diamankan berbagai dokumen yang diduga dapat membuat terang perkara ini. Analisa dan penyitaan segera dilakukan untuk nantinya dikonfirmasi kepada para pihak yang segera dipanggil sebagai saksi,” ucap Ali.

Sahat merupakan satu dari empat tersangka
kasus suap terkait pengelolaan dana hibah Provinsi Jawa Timur. Sementara tiga tersangka lainnya yakni, Staf Ahli Sahat, Rusdi; Kepala Desa Jelgung Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang sekaligus selaku Koordinator Pokmas (Kelompok Masyarakat), Abdul Hamid (AH); dan Koordinator lapangan Pokmas, Ilham Wahyudi (IW) alias Eeng.

Para tersangka itu telah ditahan pada Jumat (16/12) dini hari. Sahat ditahan Rumah Tahanan (Rutan) KPK cabang Pomdam Jaya Guntur.

Adapun Rusdi dan Abdul Hamid ditahan di Rutan KPK cabang Kavling C1. Sementara, Eeng ditahan di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih.

Penetapan para tersangka ini merupakan hasil gelar perkara pasca Oprasi Tangkap Tangan (OTT) pada Rabu (14/12/2022) malam. Sebelumnya empat tersangka itu tangkap di sejumlah tempat di Surabaya, Jatim. Sahat dan Rusdi diketahui ditangkap di Gedung DPRD Jawa Timur. Dalam OTT ini, Tim Satgas KPK mengamankan uang Rp 1 miliar.

Dalam perkara ini, Sahat Tua Simandjuntak bersama-sama Rusdi diduga menerima suap dari Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi. Suap itu diduga dimaksudkan agar Sahat Tua Simandjuntak membantu dan memperlancar pengusulan pemberian dana hibah tersebut.

“Tersangka STPS yang menjabat anggota DPRD sekaligus Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2019 s/d 2024 menawarkan diri untuk membantu dan memperlancar pengusulan pemberian dana hibah tersebut dengan adanya kesepakatan pemberian sejumlah uang sebagai uang muka (ijon),” ungkap Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak.

Adapun yang bersedia untuk menerima tawaran tersebut, kata Johanis, yaitu Abdul Hamid selaku Kepala Desa Jelgung Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang sekaligus Koordinator Pokmas. Diduga, sambung Johanis, ada kesepakatan antara Sahat dengan Abdul Hamid setelah adanya
pembayaran komitmen fee ijon.

“Maka Tersangka STPS juga mendapatkan bagian 20 % dari nilai penyaluran dana hibah yang akan disalurkan sedangkan Tersangka AH mendapatkan bagian 10 %,” kata dia.

Disebutkan, besaran nilai dana hibah yang diterima Pokmas yang penyalurannya difasilitasi oleh Sahat dan juga dikoordinir oleh Abdul Hamid selaku koordinator Pokmas yaitu, tahun 2021 telah disalurkan sebesar Rp 40 Miliar dan tahun 2022 telah disalurkan sebesar Rp 40 Miliar.

“Agar alokasi dana hibah untuk tahun 2023 dan tahun 2024 bisa kembali dipeoleh Pokmas, Tersangka AH kemudian kembali menghubungi Tersangka STPS dengan bersepakat untuk menyerahkan sejumlah uang sebagai ijon sebesar Rp 2 miliar,” ujar dia.

Dari Rp 2 miliar itu, direalisasikan pemberian uang Rp 1 miliar uang ijon tersebut pada Rabu (13/12/2022). Pemberian uang itu dilakukan di salah satu mal di Surabaya.

“Selanjutnya Tersangka IW menyerahkan uang Rp 1 miliar tersebut pada tersangka RS
sebagai orang kepercayaan Tersangka STPS di salah satu mal di Surabaya. Setelah uang diterima, Tersangka STPS memerintahkan tersangka RS segera menukarkan uang Rp 1 miliar tersebut disalah satu money changer dalam bentuk pecahan mata uang SGD dan USD. Tersangka RS kemudian menyerahkan uang tersebut pada Tersangka STPS di salah satu ruangan yang ada di gedung DPRD Provinsi Jawa Timur,” terang dia.

Sementara sisanya senilai Rp 1 miliar yang dijanjikan tersangka Abdul Hamid akan diberikan pada Jumat (16/12/2022). KPK menduga Sahat menerima uang sekitar Rp 5 miliar dari pengurusan alokasi dana hibah untuk Pokmas.

“Diduga dari pengurusan alokasi dana hibah untuk Pokmas, Tersangka STPS telah menerima uang sekitar Rp 5 miliar,” ucap dia.

Atas perbuatannya, Sahat Tua Simandjuntak dan Rusdi yang diduga menerima suap dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau b Jo Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sedangkan, Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi yang diduga pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

(Rangga)

Read Previous

Komisi VII Nilai Keadilan Masyarakat Terlukai Gegara Subsidi Motor Listrik

Read Next

Kepala BMKG Minta Masyarakat Waspada Potensi Cuaca Ekstrem Selama Nataru