13 June 2024, 21:06

Suap Bupati Muara Enim, KPK Tangkap 2 Tersangka

KPK

daulat.co – Tim Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap dua orang di Palembang, Sumatera Selatan, Minggu (26/4/2020). Penangkapan itu merupakan pengembangan penyidikan kasus korupsi Kabupaten Muara Enim yang sebelumnya menjerat mantan Bupati Muara Enim, Ahmad Yani.

Ketua KPK, Firli Bahuri mengatakan, dua orang yang ditangkap itu berinisial RS dan AHB. Keduanya ditangkap Minggu (26/4/2020) pagi.

“Penangkapan dua tersangka hasil pengembangan penyidikan kasus korupsi Kabupaten Muara Enim atas nama tersangka RS dan tersangka AHB tadi pagi Minggu tanggal 26 April 2020 jam 07.00 WIB dan 08.30 WIB di rumah tersangka di Palembang,” ucap Firli Bahuri saat dikonfirmasi, Minggu malam.

Menurut Firli, penangkapan tersebut dilakukan setelah KPK menemukan bukti permulaan yang cukup dari pengembangan perkara ini. Pun demikian, belum diketahui kapan KPK menetapkan keduanya sebagai tersangka hingga ditangkap pada hari ini.

“Hasil penyidikan diperoleh bukti yang cukup sehingga KPK dapat menemukan kedua tersangka tersebut,” ujar dia.

Belum diketahui secara pasti identitas dua tersangka maupun sangkaan yang menjerat mereka. Firli enggan menjelaskan lebih jauh terkait penangkapan tersebut.

“Silakan ke Jubir karena datanya sudah dikasih Jubir Ali Fikri,” tutur Firli.

KPK dalam perkara sebelumnya telah menetapkan pemilik PT Enra Sari, Robi Okta Fahlefi bersama Bupati Muara Enim Ahmad Yani dan Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan PPK pada Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Elfin Muhtar sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek-proyek pekerjaan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pemkab Muara Enim.

Penetapan tersangka terhadap tiga orang itu dilakukan KPK melalui gelar perkara setelah memeriksa intensif sejumlah pihak yang ditangkap dalam rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) di Palembang dan Muara Enim, Senin (2/9).

Diduga Yani melalui Elfin Muhtar menerima suap sebesar USD 35 ribu dari Robi Okta Fahlefi. Suap ini merupakan bagian dari komitmen fee sebesar 10 persen dari nilai setiap proyek yang digarap perusahaan Robi. PT Enra Sari milik Robi mendapatkan 16 paket pekerjaan dengan nilai total sekitar Rp 130 miliar.

Sempat mencuat nama Firli Bahuri dalam persidangan dengan terdakwa Ahmad Yani. Kuasa hukum Ahmad Yani, Maqdir Ismail saat membacakan eksepsi atau nota keberatan atau eksepsi menyebutkan kliennya tidak berniat meminta komitmen fee sebesar Rp 22 miliar dari kontraktor Robi Pahlevi yang berstatus terdakwa.

Dikatakan Maqdir komitmen fee merupakan inisiatif Elvin yang mengatur jalannya 16 paket proyek senilai Rp 132 Miliar, termasuk upaya memberikan US$ 35.000 kepada Firli Bahuri yang saat itu menjabat Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

Disebutkan, Elvin memanfaatkan silaturahmi antara Firli dengan Ahmad Yani untuk memberikan uang senilai US$ 35.000. Uang itu diperoleh dari terdakwa Robi. Elvin kemudian menghubungi keponakan Firli Bahuri yakni Erlan. Ia memberi tahu bahwa ingin mengirimkan sejumlah uang kepada Firli Bahuri.

“Tetapi kemudian dijawab oleh Erlan, ‘ya, nanti diberitahu, tapi biasanya bapak tidak mau’,” kata Maqdir.

Dikatakan Maqdir, percakapan itu ternyata disadap oleh KPK. Namun, KPK tidak memberitahu kepada Kepala Polri bahwa Firli yang masih menjabat sebagai Kapolda Sumatera Selatan akan diberikan sejumlah uang oleh seseorang.

“Sepatutnya upaya pemberian uang itu diketahui Kapolri, kan sudah ada kerjasama supervisi antara KPK dan Polri, meski demikian tidak juga terbukti bahwa Kapolda menerima uang itu,” tutur Maqdir.

Selain menyebut dakwaan tidak tepat, Maqdir menuding BAP dan dakwaan terhadap Ahmad Yani juga bermaksud menjatuhkan citra Firli Bahuri yang pada saat itu ikut kontestasi Ketua KPK.

Merespon eksepsi tersebut, JPU KPK, Roy Riadi mengaku terkejut lantaran pertemuan-pertemuan tersebut tidak pernah terungkap, kecuali bukti percakapan antara Robi dan Elvin. “Sejujurnya kami baru tahu ada pertemuan itu, tapi itu kan pengakuan Elvin yang diceritakan penasehat hukum Ahmad Yani,” ujar Roy.

Dikatakan Roy, penyadapan yang kemudian menyeret nama Firli termasuk bagian dari penyelidikan. “Pak Kapolda juga saya rasa tidak minta uang, karena bisa jadi yang diberi uang itu tidak tahu bahwa mereka akan diberi uang, kalau dari keterangan si pemberi uang ya sah-sah saja,” ucap Roy.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

Marwan Jafar Dorong Pemberian Stimulus Ekonomi Bagi UMKM

Read Next

Terbentuk, Satgasda Pemalang Bakal Awasi Penanganan Corona Hingga Dampak Sosial Ekonomi