16 May 2021, 22:08

Stop! Kisruh ESDM Vs BPH Migas

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto - dok DPR

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto – dok DPR

daulat.co – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto minta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menghentikan kisruh dalam hal pembangunan infrastruktur transmisi gas Cirebon-Semarang (CISEM).

Dalam keterangan tertulisnya, Selasa 27 April 2021, Mulyanto meminta kedua lembaga itu meningkatkan koordinasi dan kerjasama untuk melayani masyarakat. Disebutkan pembangunan jaringan gas ini jangan sampai tertunda hanya karena ada ego kelembagaan.

“Kita pikirkan kepentingan rakyat. Pembangunan transmisi gas ini sangat dibutuhkan masyarakat untuk mendapatkan bahan bakar murah berkualitas. Karena itu Kementerian ESDM dan BPH Migas sebaiknya mempunyai pikiran dan semangat yang sama dalam melayani rakyat. Bukan malah menonjolkan ego masing-masing,” tegasnya..

Mulyanto mengingatkan harusnya Kementerian ESDM dan BPH Migas bisa bersinergi melayani rakyat. Bukan malah saling gunting keputusan. Sekali lagi, ia minta konflik segera diselesaikan, apalagi sekarang tengah diproses pemilihan anggota BPH Migas yang baru.

“Malu kita melihatnya. Sesama lembaga Pemerintah, terkesan saling rebutan proyek dan kewenangan. Padahal masing-masing-masing lembaga tersebut sudah diatur tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) berbasis undang-undang,” ujarnya.

Mulyanto menambahkan, hal tersebut mencerminkan lemahnya koordinasi antara Kementerian ESDM dengan BPH Migas. Pemerintah tidak solid dengan manajemen koordinasi amatiran. Ia mengingatkan setiap lembaga menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

Menteri Koordinator seharusnya menengahi terkait harmonisasi dan koordinasi antar kementerian. Ada BPKP dan KPK, kalau berbagai lelang yang diadakan dianggap keluar atau melanggar aturan.

“Di tengah pandemi seperti sekarang ini, Pemerintah jangan memberikan contoh buruk manajemen Negara kepada masyarakat. Prinsip-prinsip good and clean governance jangan sekedar dijadikan jargon yang digadang-gadang, namun tidak diterapkan oleh lembaga-lembaga Pemerintah,” ungkapnya.

Manajemen pemerintahan seperti ini, kata Mulyanto, hanya menjadi beban Presiden.

“Kasihan Presidennya, karena para pembantunya ribut sendiri rebutan proyek, apalagi di tengah pandemi yang belum reda ini,” papar Mulyanto.

Sebelumnya Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto merasa aneh kepada Pemerintah Cq. Menteri ESDM yang menerbitkan surat No. T-133/MG.04/MEM.M/2021 tertanggal 1 April 2021 kepada Kepala BPH Migas tentang Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Cirebon – Semarang (Cisem).

Pasalnya, dalam surat tersebut Pemerintah menganulir keputusan Komite BPH Migas tanggal 1 Maret 2021. Melalui surat itu, Pemerintah akan membiayai Proyek Strategis Nasional (PSN) transmisi gas ruas Cisem ini dengan dana APBN, dengan dalih pada saat pelelangan proyek ini dilakukan belum ada Perpres No. 79 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur.

Selain alasannya tidak tepat, imbuh Mulyanto, juga tidak pas Pemerintah mengambil alih proyek yang dibiayai oleh partisipasi masyarakat menjadi beban APBN. Apalagi ditengah defisit keuangan dan utang Pemerintah yang besar di tengah pandemi Covid-19.

“Sekarang, pihak Kementerian ESDM kembali menolak proyek tersebut dengan mengajukan alasan, bahwa proses penetapan pemenang tersebut tidak sesuai dengan aturan yang ada. Padahal hal-hal seperti itu adalah wilayah kewenangannya BPKP atau KPK bukan tupoksi Kementerian ESDM,” imbuhnya.

Mulyanto mendesak Pemerintahan Jokowi agar lebih solid dalam membangun tim dan mengelola Pemerintahan, agar berbagai proyek strategis nasional dapat berjalan secara efektif, efisien, agar segera dapat membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Jangan sampai terkesan lembaga-lembaga pemerintah yang ada justru ribut sendiri, adu kewenangan dan sekedar rebutan proyek.

(Sumitro)

Read Previous

SMK di Pemalang Harus Bisa Berkolaborasi Untuk Tingkatkan Perekonomian Desa

Read Next

Kades Trisnanto Tegaskan Jasa Esek-esek Berada di Ambowetan, Bukan di Desa Botekan