23 May 2024, 16:47

Status KPA Dua Calon Anggota BPK Dapat Sorotan di Komite IV DPD

Gedung MPR/DPR/DPD RI

Gedung MPR/DPR/DPD RI

daulat.co – Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Nyoman Adhi Suryadnyana dan Harry Z Soeratin mendapatkan sorotan Komite IV DPD RI saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan calon Anggota BPK di hari kedua, Rabu 11 Agustus 2021.

Dalam fit and proper test dipimpin langsung oleh Ketua Komite IV DPD RI Sukiryanto itu, beberapa Anggota Komite IV DPD mempertanyakan status pengelola keuangan negara yang disandang kedua kandidat.

Dari pantauan wartawan dalam pelaksanaan uji kepatutan, dilaporkan Ketua Komite IV DPD RI Sukiryanto menyatakan DPD akan bersikap objektif dalam menanggapi berbagai isu yang berkembang.

“Saya dikejar-kejar wartawan menanyakan polemik dalam seleksi kandidat BPK ini. Karena itu saya tanyakan langsung kepada dua kandidat, bagaimana isu 2 tahun belum meninggalkan jabatan sebagai KPA itu,”  kata Sukiryanto.

Senator asal Kalimantan Barat itu juga mempertanyakan bagaimana pendapat kedua kandidat mengenai Fatwa Mahkamah Agung Tahun 2009. Fatwa dimaksud merujuk Fatwa Nomor 118/KMA/IX/2009 perihal Pendapat Hukum Mahkamah Agung tentang Pasal 13 huruf j Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006.

Dalam Fatwa MA yang diminta oleh Pimpinan DPR RI untuk menjawab polemik dua Anggota BPK terpilih yaitu Dharma Bhakti dan Gunawan Sidauruk karena terbukti belum 2 tahun meninggalkan jabatan KPA.
 
Wakil Ketua Komite IV Cashyita mempertanyakan semangat yang melatarbelakangi kedua kandidat untuk bisa maju menjadi anggota BPK. Terlebih keduanya sebagai auditee di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Sementara Wakil Pimpinan Komite IV lainnya, Ajiep Pandindang, mempertegas dan menanyakan apakah kedua kandidat diutus oleh pimpinan tempatnya bekerja. Berikut Senator Abdul Hakim mengapresiasi ide dan visi dalam makalah kedua kandidat.

“Dari analisis dan masukan dari masyarakat, DPR juga sedang mengirim surat ke MA terkait persyaratan yang diamanatkan dalam Pasal 13 huruf J UU BPK. Dari biodata bapak belum 2 tahun meninggalkan jabatan sebagai KPA,” kata Abdul Hakim.

“Tentu bapak sudah mencermati situasi tersebut. Kami ingin mendapatkan pandangan dari bapak, jika suatu kemudian MA menerbitkan Fatwa, bagaimana pandangan dari bapak berdua?,” tanya Abdul Hakim.

Menanggapi isu tersebut, Nyoman mengaku tidak memiliki beban masa lalu dan potensi conflict of interest terkait jabatan sebelumnya sebagai Kepala Bea Cukai Manado dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

“Saya menyerahkan sepenuhnya kepada Anggota DPD RI dan Komisi XI DPR RI untuk menilai secara objektif aspek kepatutan dan kelayakan dirinya untuk dipilih sebagai anggota BPK,” kata dia.

Sementara Calon Anggota BPK Harry menyatakan melihat sesuatu yang netral dalam posisi itu. “Saya tidak mau memperpanjang, kami serahkan kepada ahli hukum yang paham soal ini,” ujarnya.

Di sisi lain, sikap yang ditunjukkan Komite IV DPD dalam rangka menguji ke-16 calon Anggota BPK ini mendapatkan apresiasi dan dukungan dari kelompok masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Save BPK.

“Polemik seleksi Anggota BPK ini perlu segera dicarikan solusi, yaitu dengan menerbitkan Fatwa MA agar ada kepastian hukum,” ujar Prasetyo dari Koalisi Save BPK dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Rabu (11/8).

(M Abdurrahman)

Read Previous

Sidang Tahunan MPR RI Akan Menyertakan Penguatan Kebangsaan

Read Next

Menko PMK: Bansos Beras Bermasalah Siap Diganti Perum Bulog