23 May 2024, 22:54

Staf Ahli Mensos Bantah Ada Arahan Juliari Soal Target Fee Vendor Bansos Covid-19

Gedung KPK

daulat.co – Staf Ahli mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara, Kukuh Ari Wibowo mengaku tidak pernah menerima arahan dari Juliari untuk memaksimalkan pencarian dana Rp 35 miliar dari vendor bantuan sosial (Bansos). Kukuh juga menepis adanya komitmen fee sebesar Rp 10.000 per paket serta adanya pembagian klaster vendor untuk bansos.

Demikian disampaikan Kukuh Ari Wibowo saat bersaksi dalam sidang lanjutan perkara  dugaan suap pengadaan Bansos Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020 dengan terdakwa Harry Van Sidabukke dan Ardian Iskandar Maddanatja, di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta, Senin (15/3/2021) malam. Pernyataan Kukuh itu sekaligus menepis kesaksian Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso.

“Tidak pernah,” ucap Kukuh.

Kukuh juga menegaskan jika Juliari tidak memiliki usaha penjualan beras.

“Tidak pernah pak. Tidak pernah,” kata Kukuh.

Kukuh juga menampik telah memerintahkan untuk memusnahkan barang bukti kasus suap pengadaan bansos. Saat dikonfrontasi dengan kesaksian Kukuh tersebut, Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso, menyatakan tetap dengan kesaksian mereka.

“Tidak pernah,” ujar Kukuh.

Sebelumnya, Dirut PT Tigapilar Argo Utama Ardian Iskandar Maddanatja dan konsultan hukum Harry Van Sidabukke didakwa menyuap mantan Menteri (Mensos) Juliari Peter Batubara dengan total Rp 3,2 miliar. Diduga suap tersebut untuk memuluskan penunjukan perusahaan penyedia bantuan sosial di wilayah Jabodetabek TA 2020.

Diduga Harry memberikan suap senilai Rp 1,28 miliar kepada Juliari. Sedangkan Ardian diduga memberi suap sebesar Rp 1,95 miliar. Pemberian suap dari dua terdakwa yakni Harry Van Sidabuke dan Ardian Iskandar Maddanatja dilakukan secara bertahap.

Uang suap itu juga diduga mengalir ke dua PPK bansos Kemensos untuk periode Oktober- Desember 2020, Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso. Uang diberikan untuk pengadaan bansos periode berbeda.

Pemberian uang itu untuk memuluskan agar mendapatkan paket pengadaan bansos sebanyak sebanyak 1.519.256 paket. Pengadaan paket itu dilakukan melalui PT Pertani (Persero) dan melalui PT Mandala Hamonangan Sude.

Sementara Ardian diduga memberikan uang itu agar mendapatkan penunjukan pengadaan paket bansos melalui PT Tigapilar Agro Utama. Paket bansos tersebut untuk tahap 9, tahap 10, tahap komunitas dan tahap 12 sebanyak 115 ribu paket.

Atas perbuatannya, Harry dan Ardian didakwa dengan Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

Fakta Sidang Ungkap Pemberian Uang Eks Mensos Juliari ke Ketua DPC PDIP Kendal

Read Next

Terkuak, PT Sritex dan PT Khalifah jadi Vendor Goodie Bag Bansos Atas Arahan