7 March 2021, 21:39

SP2HP Kasus Penggelapan Aset Yayasan SHT Terbit, Semua Pihak Diminta Hormati Proses Hukum di Kepolisian

ilustrasi Aset

ilustrasi Aset

daulat.co – Kuasa hukum pelapor kasus dugaan penggelapan aset Yayasan Setia Hati Terate (SHT) menyatakan jika baru-baru ini telah menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dari pihak kepolisian.

Kasus dugaan penggelapan aset Yayasan SHT ini dilaporkan ke Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri pada Desember 2018. Pelapornya adalah Ketua Yayasan SHT, Brigjen Pol (Purn) Lanjar.

“Betul, kami telah menerima SP2HP, yang berisi bahwa status terlapor yang semula sebagai saksi menjadi tersangka,” kata M Samsodin selaku kuasa hukum pelapor dalan keterangannya kepada wartawan, Selasa 19 Januari 2021.

“Kami berharap kepada semua pihak agar menghormati proses hukum yang berjalan di kepolisian dan mengedepankan kondusifitas kamtibmas,” lanjut dia.

Samsodin mengungkapkan, pihak pelapor sebenarnya mengedepankan langkah persuasif dan atau langkah penyelesaian secara kekeluargaan sebelum kasus ini digulirkan ke kepolisian.

Hanya saja, pihak terlapor tidak mengindahkan niat baik pelapor sehingga membawa ke proses hukum. Yakni dengan melaporkannya ke Bareskrim Polri, Desember 2018 silam. Pihak terlapor sendiri disebutkan dia merupakan oknum pejabat publik berinisial HW di Kabupaten Madiun.

“Kami meyakini bahwa penyidik Polda Jatim telah bekerja secara profesional dan obyektif dalam menangani kasus dugaan penggelapan aset Yayasan SHT,” jelas Samsodin.

Kasus dugaan penggelapan aset Yayasan SHT sendiri disebut-sebut mencapai Rp 37 miliar. Kali terakhir, pengembangan kasus tersebut telah dilakukan Gelar Perkara di Ditreskrimum Polda Jawa Timur pekan lalu.

Sementara itu, Kabareskrim Komjen Listyo Sigit melalui Karo Penmas Brigjen Rusdi Hartono saat dihubungi wartawan menyatakan akan melakukan pengecekan.

“Nanti dicek dulu kasus tersebut,” ucapnya, Selasa (19/1).

(Rangga Tranggana)

Read Previous

Raker Dengan Mendagri, Komisi II Pertanyakan Persentase Penggunaan e-KTP di Pilkada 2020

Read Next

Bantuan Operasional Pencegahan Covid-19 Kemenag Sudah Terserap 85 Persen