24 June 2024, 23:01

Soal Bantuan Terdampak Corona, Anis Ingatkan Bahaya Krisis Sosial & Kriminalitas

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati - dok DPR

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati – dok DPR

daulat.co – Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mengatakan jika saat ini banyak masyarakat yang kebingungan untuk mengakses program, kebijakan dan fasilitas yang telah direncanakan dan disampaikan pemerintah dalam penanganan situasi wabah virus Covid-19.

Hal itu disampaikan Anis dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi XI DPR RI dengan Gubernur Bank Indonesia (BI) tentang kondisi stabilitas sistem keuangan perbankan nasional di tengah wabah Covid-19 kemarin (9/4).

“Apa yang terjadi di lapangan nyatanya tidak semulus apa yang kita bicarakan di forum ini. Saya banyak mendapatkan keluhan dari para pengemudi ojek online, ibu rumah tangga dan masyarakat bawah mengenai kebingungan dan kesulitan mereka mengakses kebijakan pemerintah. Jangan sampai terjadi krisis sosial dan kriminalitas meningkat karena bantuan yang mereka harapkan tidak turun juga,”

Mengenai salah satu tugas yang diberikan kepada BI, pada prinsipnya pihaknya mendukung langkah-langkah pemerintah dalam mitigasi sebaran pandemi virus Covid-19. Tetapi masih ada hal-hal yang memerlukan pikirkan bersama.

Hal tersebut termasuk kewenangan yang diberikan kepada BI untuk melakukan injeksi likuiditas ke perbankan dalam jumlah yang cukup besar, yakni mencapai hampir Rp 300 triliun sejak awal tahun 2020.

Dengan kewenangan tersebut, BI dapat membiayai defisit fiskal melalui pembelian SUN/SBSN dari pasar primer. Kemudian, BI juga dapat menyediakan likuiditas ke perbankan melalui mekanisme term-repurchase agreement (repo) atau surat hutang negara, obligasi negara dan sektor perbankan lainnya.

Munculnya aturan yang tertuang pada Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang baru-baru ini diteken Presiden Joko Widodo, Anis menilai hal tersebut akan memaksa BI menyediakan likuiditas besar-besaran untuk penyelamatan koorporasi saat krisis.

“Walaupun Gubernur BI mengatakan ini bukan bailout, namun langkah ini sangat mengkhawatirkan,” kata Anis.

Diketahui, karena keterbatasan dana pemerintah dalam menangani wabah Covid-19 di Indonesia, pemerintah akhirnya menerbitkan obligasi senilai Rp 450 triliun untuk memberikan stimulus ekonomi. BI ditunjuk menjadi pihak yang akan membeli obligasi tersebut. Hal ini kembali membuka trauma krisis moneter 1997-1998.

Anis mengingatkan kepada Gubernur BI Perry Warjiyo, jika terjadi kelebihan likuiditas dan tidak diimbangi dengan peningkatan daya beli masyarakat, maka hal ini akan menimbulkan lonjakan inflasi yang tidak terkendali.

“Kita tahu dalam situasi seperti ini, stimulus fiskal yang telah digulirkan tidak bisa mendorong daya beli masyarakat,” kaya dia.

Terakhir, Anis menegaskan kembali bahwa berhasil tidaknya intervensi yang dilakukan Bank Indonesia, bukanlah menjadi satu-satunya jalan penyelamatan ekonomi. Efektifitas dan efisiensi ekonomi sangat tergantung dengan kebijakan dari sektor ekonomi yang lain, internal dan eksternal.

“Jadi kebijakan moneter bukan segala-galanya,” pungkas legislator dapil DKI Jakarta I itu.

(M Abdurrahman)

Read Previous

Pemudik Capai 47 Ribu, Bupati Pemalang Intensifkan Pendataan di Jalur Masuk

Read Next

Update Data Corona Pemalang Per 10 April 2020: Jumlah ODP Melonjak Hingga 2.232 Orang