1 December 2021, 11:25

Smelter Freeport Wajib di Papua, Bukan Semuanya Disatukan di Pulau Jawa

Freeport - dok Asia Times

Freeport – dok Asia Times

daulat.co – Pabrik pemurnian bahan tambang dari PT Freeport (smelter) wajib didirikan di Papua. Lokal industrialisasi ini wajib buka di daerah, dimana kebutuhan akan pengolahan bahan mentah sebagai produk jadi dan bernilai ekonomis.

Infrastruktur pemurnian tambang freeport di Papua ini agar ada dampak ekonomi dan tersedianya lapangan kerja serta berdampak pada sektor lainnya. Pemerintah membangun infrastruktur Jalan Trans Papua ribuan kilometer, semestinya juga mampu membangun infrastruktur industri smelter.

Demikian disampaikan Juru Bicara DPP PRIMA, Arkilaus Baho, dalam keterangan tertulisnya, Jumat 15 Oktober 2021. Ia menekankan demikian sejalan dengan peresmian smelter di Gresik, Jawa Timur.

Menurut Arkilaus, industrialisasi nasional dibangun bersamaan dengan pendirian pabrik dan industri di tiap daerah yang memiliki bahan mentah untuk diolah menjadi produk bernilai ekonomis.

“Bukan semuanya disatukan di Pulau Jawa, tapi tersebar di berbagai wilayah,” tegas Arki, sapaan akrabnya.

Ia menyebutkan bahwa Papua di masa yang akan datang mampu memproduksi bahan mentah menjadi produk jadi dan bernilai jual. Dengan begitu daerah paling timur Indonesia itu tak lagi bergantung pada kucuran dana sebagaimana nasib otonomi khusus saat ini.

Baho, sebutan marga Arkilaus, mengingatkan, IUPK freeport satu paket dengan produksi pertambangan itu sendiri. Dari bahan mentah hingga pemurnian, maka kesepakatan yang sudah resmi, harus diaplikasikan. Apapun pun aturannya harus terintegrasi.

Dikatakan pula bahwa pemerintah menguasai 51 persen saham Freeport, dimana 10 persen milik daerah. Arkilaus Baho menduga, dengan berdirinya smelter freeport di Gresik, 10 persen saham tidak jelas siapa yang kuasai.

“Apakah masih tetap pemda Papua dengan penghasilan tanpa smelter?,” tegasnya.

Proyek konstruksi tersebut mampu menambah 40.000 tenaga kerja. Belum lagi bila nantinya sudah beroperasi, tambah banyak. Menghabiskan dana 42 triliun rupiah, lokasi smelter yang jauh dari bumi Papua tentu bermasalah dengan skema IUPK, 51 persen plus 10 persen BUMD.

(M Abdurrahman)

Read Previous

Pemerintah Harus Pegang Komitmen Tidak Impor Beras

Read Next

Korupsi Kerjasama Olahan Logam PT Antam Naik Penyidikan, Sudah Ada Tersangka