23 May 2024, 16:36

Skandal Fatwa MA Djoko Tjandra, Eks Politikus Nasdem Divonis 6 Tahun Bui

Pengadilan Tipikor Jakarta

Pengadilan Tipikor Jakarta

daulat.co – Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan hukuman 6 tahun penjara terhadap mantan politikus Partai Nasdem Andi Irfan Jaya. Rekan Pinangki Sirna Malasari itu juga divonis hukuman denda Rp 100 juta subsider 4 bulan kurungan.

Majelis hakim menyatakan jika Andi Irfan Jaya terbukti bersalah dah meyakinkan menjadi perantara suap dan melakukan pemufakatan jahat dengan Pinangki dan Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra terkait upaya fatwa MA.

Menurut majelis hakim, perbuatan Andi tersebut terbukti melanggar Pasal 11 dan Pasal 15 juncto Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Mengadili, menyatakan terdakwa Andi Irfan Jaya telah terbukti secara sah san meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sengaja memberi bantuan pada kejahatan korupsi dilakukan dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi” ucap hakim ketua IG Eko Purwanto saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (18/1/2021).

“Menjatuhkan hukuman pidana hukum kepada terdakwa Andi Irfan Jaya dengan pidana 6 tahun penjara dan denda Rp 100 juta dengan ketentuan apabila tidak tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 4 bulan,” ujar hakim Eko.

Dalam uraiannya, hakim menyebut Andi Irfan Jaya melakukan pertemuan dengan Pinangki Sirna Malasari, Anita Kolopaking, dan Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra pada 25 November 2019 di kantor Djoko Tjandra bertempat di Kuala Lumpur, Malaysia. Menurut hakim, Andi Irfan dalam pertemuan itu berperan sebagai seorang konsultan yang akan mengurusi hal lain termasuk action plan.

“Menimbang dari fakta hukum peranan terdakwa telah terbukti adalah sebagai konsuktan yang meredam media massa, apabila Joko Soegiarto Tjandra ke Indonesia,” ucap hakim Eko.

Dikatakan Hakim, pertemuan itu juga telah terjadi kesepakatan fee. Adapun kesepakatan fee adalah Anita Kolopaking USD 400 ribu untuk biaya urusan hukum dan Andi Irfan USD 600 ribu untuk urusan action plan.

“Bahwa pada saat makan malam ada kesepakatan urusan hukum kepada saksi Anita Kolopaking dengan biaya USD 400 ribu, sedangkan urusan lain yang dituangkan di action plan diserahkan terdakwa dengan biaya usd 600 ribu,” terang hakim Eko.

Majelis hakim juga meyakini Andi Irfan menerima DP dari USD 600 ribu itu sebesar USD 500 ribu. Uang itu kemudian diserahkan Andi Irfan ke Pinangki.

“Bahwa benar dari situ saksi Joko Soegiarto Tjandra sepakat memberi DP sebesar USD 500 ribu. Keesokan harinya saksi Joko Soegiarto Tjandra menelepon saksi Angga Heryadi Kusuma, agar Angga menyerahkan USD 500 ribu ke terdakwa. Bahwa benar uang USD 500 ribu diterima terdakwa, dan diberikan ke saksi Pinangki Sirna Malasari,” tutur hakim.

“Menimbang fakta hukum tersebut bahwa DP sebesar USD 500 ribu benar telah diterima oleh saksi Pinangki Sirna Malasari melalui perantara terdakwa, dan sebagian diantaranya USD 50 ribu diserahkan Pinangki kepada Anita sebagai DP fee lawyer adalah bagian uang yang dijanjikan Joko Soegiarto Tjandra untuk masalah hukumnya dengan biaya keseluruhan USD 400 ribu, dan untuk utusan lain-lain yakni action plan dituangkan ke pekerjaan terdakwa sebesar USD 600 ribu,” tambah hakim.

Tak hanya itu, Andi Irfan juga terbukti melakukan permufakatan jahat. Meski Andi Irfan tidak memiliki niat jahat saat mengamini ajakan Pinangki ke Kuala Lumpur, Malaysia, namun Andi Irfan ikut membicarakan sesuatu tentang upaya hukum Djoko Tjandra dengan Pinangki Anita Kolopaking, dan Djoko Tjandra.

“Dengan demikian walaupun terdakwa tidak punya niat jahat sejak diajak saksi Pinangki ke Kuala Lumpur, namun terdakwa memiliki niat sama melakukan permufakatan jahat saat pertemuan dengan saksi Anita Kolopaking, saksi Pinangki, dan Joko Soegiarto Tjandra yang saat itu membicarakan rencana pemulangan kembalu Joko Soegiarto Tjandra, dan ada kesepajatan fee,” ujar Eko.

“Segala sesuatu yang dibahas saksi Joko Soegiarto Tjandra, Pinangki dan Anita Kolopaking, dan terdakwa, kemudian tidak terjadi karena Joko Soegiarto Tjandra menolak action plan tidak mengubah permufakatan jahat yang dimaksud. Menimbang permufakatan jahat pada tipikor telah terbukti dalam perbuatan terdakwa,” sambungnya.

Andi Irfan sebelumnya dituntut jaksa  2 tahun 6 bulan dan denda Rp 100 juta subsider 4 bulan kurungan. Andi Irfan diyakini terbukti menjadi perantara suap dan melakukan pemufakatan jahat dengan Pinangki dan Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra terkait upaya fatwa MA.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

Dorong Operasi Bandara JB Soedirman, Bupati Purbalingga Sampaikan Ini ke Menteri Perhubungan

Read Next

Untuk Kemaslahatan Bersama, Ketum KORPRI Ajak ASN Jadi Pendonor Konvalesen