30 May 2024, 07:58

Simpul Komunitas Anti Korupsi Desak Penegak Hukum Usut Dugaan Korupsi di Dinas Kehutanan DKI

daulat.co – Simpul Komunitas Anti Korupsi (SKAK) meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus dugaan korupsi dan kolusi di dinas kehutanan provinsi DKI Jakarta. SKAK mensinyalir adanya kebocoran anggaran pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Dinas Kehutanan dan Pertamanan Provinsi DKI Jakarta.

Dalam keterangan tertulisnya Jumat 18 Oktober 2019, Koordinator SKAK Raja Solissa mengatakan, Dinas Kehutanan dan Pertamanan Prov DKI Jakarta mendapat alokasi APBD 2019 sebesar Rp1,95 triliun untuk pengadaan lahan bagi pembagunan sarana kepentingan umum.

“Kami mensinyalir, ada praktek bagi-bagi komisi. Siapa yang paling besar komisinya untuk kepala dinas itu yang akan dicairkan terlebih dahulu,” tegasnya.

Raja juga menilai Kepala Dinas Kehutanan dan Pertamanan Provinsi DKI Jakarta Suzi Marsitawati bersikap arogan, seolah-olah anggaran negara adalah hak prerogatifnya. Padahal itu adalah anggaran negara.

“Saat ini pihak kejaksaan sedang melakukan pemeriksaan dan mengumpulkan bahan dan keterangan (Pulbaket) yakni Saksi, Surat, dan petunjuk lainnya untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab perihal bocornya penyaluran anggaran pada dinas terkait,” urainya.

Ditambahkan, kebijakan pengadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat didasari ketentuan Pergub No.82/2017 tentang Pedoman Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Dalam kasus ini, masih kata Raja, masyarakat setempat selaku pemilik tanah merasa sangat dirugikan dengan proses penguasaan tanah yang tidak transparan, tidak terbuka dan tidak akuntabel.

“Kami merasa ada hal yang tidak beres di sini dan ini dapat menimbulkan potensi konflik sosial antara masyarakat sebagai pemilik tanah dengan pihak Pemprov DKI Jakarta,” tegas Raja.

Dinas Kehutanan dan Pertamanan DKI Jakarta disebutnya telah menyalahi ketentuan dan prosedural baku yang berlaku dalam Pergub No. 82/2017. Para pemilik lahan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana tertuang dalam Pergub No. 42/2019 belum juga dibayarkan.

“Saudari Suzi Marsitawati harus bertanggung jawab sepenuhnya terhadap persoalan ini. Dan praktek Korupsi ini harus diusut tuntas sampai keakar-akarnya sehingga publik dapat mengetahuinya,” ucapnya.

Atas dasar itu pula, SKAK menyampaikan empat tuntutan. Pertama meminta dan mendesak gubernur untuk segera mencopot saudari Suzi Marsitawati. Kedua, meminta dan mendesak Kepada Kejaksaan Agung RI untuk mengusut tuntas kasus korupsi dan kolusi pada Dinas Kehutanan Pemprov DKI Jakarta.

Ketiga, mendesak Kejaksaan Agung utk segera memeriksa Suzi Marsitawati selaku kuasa pengguna anggaran. Terakhir, mendesak Kepada Dinas Kehutanan Pemprov DKI Jakarta segera melakukan pembayaran ganti rugi kepada para pemilik tanah secara benar, tepat, transparan, dan akuntabel.

(M Abdurrahman)

Read Previous

Jokowi: Pengumuman Kabinet Bisa Hari Minggu, Senin atau Selasa

Read Next

Jokowi: Bapak Jusuf Kalla dan Para Menteri Telah Bekerja Keras