13 June 2024, 20:37

Silang Pendapat Pimpinan KPK soal Revisi UU KPK

Gedung KPK

Gedung KPK

daulat.co – Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) angkat bicara terkait revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang telah disahkan DPR. Silang pendapat dua pimpinan KPK terkait pengesahan revisi UU tersebut.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat dikonfirmasi menyebut revisi UU KPK yang baru disahkan bakal melumpuhkan Lembaga Antirasuah. Khususnya, dalam hal penindakan.

“UU KPK versi revisi akan melumpuhkan penindakan KPK,” ucap Laode, Selasa, (17/9/2019).

Laode bahkan menyebut revisi UU KPK yang baru disahkan melampaui instruksi Presiden Joko Widodo. Pasalnya, Jokowi telah menolak sejumlah poin draft revisi UU KPK.

“Revisi yang disepakati kemarin bahkan melampaui instruksi presiden yang disampaikan dalam konferensi pers minggu yang lalu,” kata Laode.

Berbeda dengan Laode, pimpinan KPK lainnya, Basaria Panjaitan justru menghormati UU yang telah disahkan tersebut. Bahkan, lembaga antirasuah akan menjalankan UU tersebut.

“Kalau sudah disahkan kita ikut,” ujar Basaria saat dikonfirmasi terpisah.

Basaria sendiri enggan banyak berkomentar soal poin-poin draft revisi UU yang baru disahkan itu. “Kan sudah paripurna,” tutur Basaria.

Seperti diketahui, DPR mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) untuk menjadi UU. Keputusan itu diambil dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa, 17 September 2019.

Dalam revisi UU KPK ini, ada tujuh poin yang disepakati DPR dan pemerintah. Pertama, kedudukan KPK sebagai lembaga penegak hukum berada pada rumpun eksekutif. Namun, kewenangan dan tugas KPK tetap independen.

Kedua, pembentukan Dewan Pengawas KPK agar sesuai peraturan perundang-undangan. Ketiga, pelaksanaan fungsi penyadapan. Keempat, mekanisme penerbitan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) perkara korupsi yang ditangani oleh KPK.

Poin kelima koordinasi kelembagaan KPK dengan kepolisian, kejaksaan, dan kementerian atau lembaga lainnya dalam pelaksanaan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi. Keenam, mekanisme penggeledahan dan penyitaan. Ketujuh, terkait sistem kepegawaian KPK.

Read Previous

UU KPK Hasil Revisi DPR dan Presiden Potensial Cacat Formil

Read Next

Jadi Tersangka, Menpora dan Aspri Terima Rp 26,5 Miliar