24 May 2024, 00:34

Seskab: Guru Perlu Berinovasi Untuk Mewujudkan Merdeka Belajar

daulat.co – Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menjelaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan kebijakan dan program pembangunan nasional di bidang pendidikan sangat ditentukan oleh partisipasi dan konstribusi guru sebagai pendidik dan pengajar. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah dalam penyelenggaraan kebijakan dan program Merdeka Belajar telah memberikan ruang kepada guru untuk berpartisiasi dan berkonstribusi secara lebih, sebagaimana

“‘Serentak Berinovasi Wujudkan Merdeka Belajar’ merupakan tema Hari Guru pada tahun 2022. Merdeka belajar memberikan ruang, kesempatan para guru untuk melakukan inovasi dalam proses belajar mengajar sehingga melahirkan anak didik yang lebih kreatif, lebih mandiri, dan mampu bertarung dalam pertarungan dunia global,” ungkap Seskab dalam momentum memperingati Hari Guru Nasional Tahun 2022 di Jakarta, Jumat (25/11/2022).

Menurut Seskab, posisi dan peranan guru tersebut tidak hanya menyukseskan kebijakan dan program yang sedang berjalan, sebab partisipasi dan konstribusi guru dalam pelaksanaan kebijakan dan program pendidikan tersebut akan membawa dampak yang sangat signifikan dan menentukan dimasa yang akan datang, seperti diungkapan oleh Seskab.

“Peran sentral guru untuk menyiapkan anak didik menjadi sangat penting karena akan mengisi ruang-ruang ketika Indonesia pada puncak kejayaannya yang diperkirakan akan dimulai pada tahun 2030,” ujarnya.

Untuk mewujudkan masa depan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang gemilang dan jaya tersebut, Pramono Anung menyampaikan ucapan dan mengajak semua guru diseluruh pelosok Tanah Air untuk terus bekerja dan berkarya mensukseskan pembangunan dibidang pendidikan.

“Selamat Hari Guru Nasional kepada saudara-saudara guruku seluruh Indonesia! Teruslah bekerja, teruslah bekerja, teruslah berdarmabakti untuk bangsa dan negara,” tutup Seskab. 

(Muh. Nurrohman)

Read Previous

Baleg DPR Nilai Pemanfaatan Bahan Kimia Perlu Dibuatkan UU

Read Next

Komisi III: Pasal Penghinaan Pemerintah Diusulkan Dalam Delik Aduan RUU KUHP