24 May 2024, 01:50

Sesalkan Investasi Miras Dibuka, PPP: Mudhorotnya Lebih Besar Dari Kepentingan Profit

Partai Persatuan Pembangunan

Partai Persatuan Pembangunan

daulat.co – Belum lama masyarakat Indonesia dihebohkan meninggalnya warga Jepang akibat minuman keras. Kali ini minuman beralkohol kembali menelan korban aparat penegak hukum. Tidak tanggung-tanggung, korbannya adalah aparat kepolisian yang menewaskan tiga orang sekaligus dengan tembakan yang brutal setelah meneguk minuman keras.

Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, kasus yang disebabkan oleh Miras ini bikin gaduh Indonesia karena salah satu yang meninggal akibat peluru tajam tersebut salah satunya adalah TNI AD berikut pegawai kafe.

“Kegaduhan yang diakibatkan Minol ini seakan-akan terus menerus mencoreng nama baik Indonesia dimata dunia. Mulai komentarnya Dubes jepang hingga tercorengnya aparat penegak hukum,” tegas Achmad Baidowi, Ketua DPP PPP, dalam keterangan tertulisnya, Jumat 26 Februari 2021.

Sekretaris F-PPP DPR itu menyebut, jika kondisi ini terus dibiarkan bukan tidak mungkin akan menimbulkan distrust di masayarakat sendiri terhadap pemerintah. Karena dampak mudhorot dari minuman keras pelan namun secara pasti merusak sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Karena itu pula, sejak awal Fraksi PPP mengusulkan untuk segera disahkan RUU Larangan Minuman Alkohol. Bagi F-PPP, regulasi Minol sangat diperlukan untuk menghindari kegaduhan dan banyaknya korban nyawa yang diakibatkan oleh Miras.

“Rencana Pemerintah untuk membuka investasi industri Miras perlu dipertimbangkan untuk tidak diberlakukan. Mengingat madhorotnya jauh lebih besar dari sekedar kepentingan profit,” kata Baidowi.

Merujuk data WHO tahun 2016, lanjut dia, sudah ada 3 juta lebih di dunia meninggal akibat Minuman beralkohol. Peristiwa ini bukan hanya isapan jempol semata tapi nyata dampaknya didepan mata kita semua, masyarakat Indonesia.

“Kami sama sekali tidak anti investasi. Namun investasi yang kami dukung adalah investasi yang tidak merusak,” sebut Baidowi.

FPPP tetap mengakui adanya kearifan lokal di sejumlah daerah yang membutuhkan miras. Namun sebaiknya pengaturannya terlebih dahulu dalam bentuk UU yang mana di dalamnya juga memberikan pengecualian penggunaan miras untuk kepentingan medis, adat, maupun ritual.

(Sumitro)

Read Previous

Jadi Ujung Tombak Keagamaan, Gus Yaqut Dorong Pelayanan KUA Yang Praktis & Tidak Bertele-tele

Read Next

Eks Mensos Juliari Diduga Alirankan Uang Suap Bansos ke Politikus PDIP di Daerah

One Comment

Comments are closed.