23 May 2024, 17:29

Selain Bansos Covid-19, KPK Awasi Penyaluran Anggaran UMKM

Warga tengah melakukan pendaftaran Banpres UMKM di Kantor Diskoperindag Kabupaten Pemalang (Foto: sumitro/daulat.co)

daulat.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan terus memantau Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam menghadapi pandemi virus corona atau Covid-19. Diketahui, pemerintah telah menganggarkan Rp 695 triliun untuk program PEN tersebut.

Selain terkait pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19 yang masuk kategori perlindungan sosial, KPK juga turut mengawasi kategori lain dalam program PEN. Tak terkecuali untuk dukungan sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

“Kita tidak mengatakan terbatas dalam bansos saja tapi tiap tindak pidana korupsi tentu tidak akan pepas dari pekerjaan KPK,” ungkap Ketua KPK, Firli Bahuri di Gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020).

Terkait kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek Tahun 2020 yang telah menjerat Menteri Sosial Juliari P. Batubara dan empat orang lainnya, KPK memastikan akan terus mengusut dan mengembangkannya.

Selain bansos untuk wilayah Jabodetabek, KPK bahkan memberikan sinyal akan mengusut adanya dugaan korupsi di pos-pos perlindungan sosial lainnya.

Dari jumlah Rp 695 triliun yang dianggarkan pemerintah untuk program PEN menghadap pandemi virus corona atau Covid-19, sebanyak Rp 203,9 triliun diperuntukkan untuk perlindungan sosial yang terdiri dari program keluarga harapan sebesar Rp 37,4 triliun dan program kartu sembako sebesar Rp 43,6 triliun; bansos sembako Jabodetabek sebesar Rp 6,8 triliun.

Kemudian bantuan sosial (bansos) tunai non-Jabodetabek sebesar Rp 32,4 triliun; kartu prakerja sebesar Rp 20 triliun; diskon listrik Rp 6,9 triliun; cadangan pangan Rp 25 triliun; serta BLT dana desa Rp 31,8 triliun.

Sementara anggaran untuk dukungan insentif bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mencapai Rp 123,46 triliun. Salah satunya dianggarkan untuk subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR).

“Jadi kita sangat tegas apapun bentuknya selama itu tindak pidana korupsi itu akan dilakukan tindakan lidik (penyelidikan) dan sidik (penyidikan) sehingga kita tahu betul telah terjadi peristiwa dan perisitiwa itu adalah peristiwa pidana berdasar bukti permulaan sehingga kita bisa tetapkan tersangka,” tutur Firli.

“Sesungguhnya tersangka adalah sesorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan cukup patut diduga sebagai pelaku tindak pidana,” ditambahkan Firli.

Dipastikan Firli, KPK akan terus bekerja mengusut korupsi, termasuk korupsi dalam pengelolaan anggaran penanganan Covid-19. Hal ini sejalan dengan tujuan pemberantasan korupsi, yakni mencegah kerugian keuangan negara, menjamin dan melindungi hak-hak masyarakat serta melindungi keselamatan jiwa seluruh masyarakat.

“Kita akan terus bekerja. Konsep kita tidak pernah bergeser untuk berkomitmen melakukan pemberantasan korupsi,” tandas Firli.

Dalam kasus dugaan suap terkait pengadaan bantuan sosial (bansos) Covid-19, Juliari dan dua anak buahnya Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kemsos diduga menerima suap senilai sekitar Rp 17 miliar dari Ardian dan Harry selaku rekanan pengadaan paket bansos COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek.

KPK sebelum menjerat Juliari telah berulang kali mengultimatum seluruh pihak untuk tidak melakukan korupsi terkait pelaksanaan perlindungan sosial dalam penanganan pandemi.

Lembaga antikorupsi mengancam akan menuntut hukuman mati terhadap pihak yang masih membandel dengan melakukan korupsi di tengah pandemi yang ditetapkan pemerintah sebagai bencana nonalam. Ultimatum dan ancaman ini disampaikan lantaran telah mendeteksi titik-titik rawan terjadinya korupsi, terutama dalam pengelolaan bantuan sosial.

Misalnya pada Mei 2020, KPK telah menyampaikan sejumlah titik rawan penyelenggaraan bansos, yakni pendataan penerima, klarifikasi dan validasi data, belanja barang, distribusi bantuan, serta pengawasannya.

Juliari bahkan sempat datangi KPK dan meminta lembaga antikorupsi mendampingi Kemsos dalam pengelolaan bansos. Namun, berbagai peringatan yang disampaikan KPK diabaikan oleh Mensos asal Wakil Bendahara Umum PDIP itu.

Juliari justru menerima suap sekitar Rp 17 miliar dari rekanan Kemsos untuk pengadaan paket bansos. Suap itu diduga fee sebesar Rp 10 ribu yang dikutip Juliari bersama dua anak buahnya, Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono dari setiap paket bansos senilai Rp 300 ribu.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

Jadi Tersangka Suap Dana Bansos Covid-19, Mensos Asal PDIP Berharta Rp 47 Miliar

Read Next

KPK Jebloskan Mensos Juliari ke Rutan Pomdam Jaya Guntur