23 May 2024, 16:07

Sekjen Kemensos dan Pepen Nazaruddin Disebut Kecipratan Uang Bansos Covid-19

daulat.co – Sejumlah pejabat Kementerian Sosial (Kemensos) RI disebut kecipratan fee terkait pengadaan bantuan sosial (bansos) sembako wilayah Jabodetabek untuk penanganan Covid-19.

Diantara pejabat Kemensos yang disebut kecipratan uang adalah Direktur Jenderal Perilindungan dan Jaminan Sosial Pepen Nazaruddin dan Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Hartono.

Demikian terungkap saat jaksa KPK membacakan surat dakwaan terdakwa Mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (21/4/2021). Menurut jaksa, uang tersebut merupakan fee dari para perusahaan yang menjadi vendor bansos.

“Selain diberikan kepada Terdakwa, uang fee tersebut juga diperuntukkan
kepada: Hartono sebesar Rp 200.000.000; Pepen Nazaruddin sebesar Rp 1.000.000.000,” ungkap jaksa KPK, Mihamad Nur Azis.

Selain Hartono dan Nazaruddin, pihak lain yang disebut menerima uang yakni PPK Kemensos Adi Wahyono sejumlah Rp 1 miliar; PPK Kemensos Matheus Joko Santoso sejumlah Rp 1 miliar; Amin Raharjo sejumlah Rp 150 juta.

Kemudian Rizky Maulana sebesar Rp 175 juta; Robin Saputra sebesar Rp 200 juta; Iskanda Zulkarnaen sebesar  Rp 175 juta; Firmansyah sebesar Rp 175 juta; Yoki sebesar Rp 175 juta; terakhir, Rosehan Ansyari atau Reihan sebesar Rp 150 juta.

Dalam dakwaan, Hartono Laras juga disebut pernah menghadiri pertemuan dengan Juliari Peter Batubara di rumah dinas menteri sosial Jalan Widya Chandra IV No. 18 Jakarta Selatan, pada 19 April 2021.

Pertemuan itu juga dihadiri Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos, Pepen Nazaruddin; Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial, Isak Sawo; Kabiro Umum Adi Wahyono; serta Kasub Direktorat Penanganan Bencana Sosial & Politik Direktorat PSKBS Kemensos, Victorious Saut Hamonganan Siahaan.

“(Pertemuan itu) membahas pelaksanaan bantuan sosial sembako Covid-19 berikut penentuan perusahaan-perusahaan yang akan ditunjuk sebagai penyedia barang,” ucap Jaksa KPK Ikhsan Fernandi.

Hartono dan Pepen diduga juga mengetahui adanya perintah dari Juliari Peter Batubara untuk mengumpulkan fee Rp 10 ribu per paket sembako. Perintah dari Juliari itu diketahui oleh Hartono Laras lewat Adi Wahyono selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) proyek pengadaan bansos Corona.

“Adi Wahyono menyampaikan perintah dari terdakwa tersebut kepada Hartono, Pepen Nazaruddin, dan Matheus Joko Santoso. Selain itu, Matheus Joko Santoso juga mengumpulkan uang fee operasional dari para penyedia bansos guna biaya kegiatan operasional terdakwa dan kegiatan lainnya di kementerian sosial,” beber Jaksa Ikhsan.

Diketahui, Eks Mensos Juliari Peter Batubara didakwa menerima suap sebesar Rp 32.482.000.000 (Rp 32 miliar) dari para pengusaha yang menggarap proyek pengadaan Bansos untuk penanganan Covid-19. Uang sebesar Rp 32 miliar itu diduga diterima Juliari Batubara melalui Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso.

Adapun, rincian uang yang diterima Juliari melalui Adi Wahyono dan Matheus Joko yakni, berasal dari Konsultan Hukum, Harry Van Sidabukke, senilai Rp 1,28 miliar. Kemudian, dari Presiden Direktur PT Tigapilar Agro Utama, Ardian Iskandar Maddanatja, sejumlah Rp 1,95 miliar. Lantas, sebesar Rp 29 miliar berasal dari para pengusaha penyedia barang lainnya.

Puluhan miliar uang dugaan suap untuk Juliari Batubara itu berkaitan dengan penunjukan sejumlah perusahaan penggarap proyek bansos Covid-19. Diantaranya yakni, PT Pertani, PT Mandala Hamonganan Sude dan PT Tigapilar Agro Utama.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

Eks Mensos Juliari Didakwa Rp 32,4 Miliar dari Ratusan Vendor Bansos Covid-19

Read Next

KPK Tetapkan Tersangka Lelang Jabatan di Pemkot Tanjungbalai