24 June 2024, 17:01

Sejumlah Kades Marah, Data Penerima Bantuan Hasil Musdes Dicoret Dinsos Pemalang

Kades Bojongnangka Wahmu (Foto: Sumitro/daulat.co)

Kades Bojongnangka Wahmu (Foto: Sumitro/daulat.co)

daulat.co – Empat kepala desa dari Kecamatan Pemalang mendatangi Kantor Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos KBPP) Kabupaten Pemalang, Selasa 12 Mei 2020.

Mereka mempertanyakan sikap Dinsos KBPP Pemalang yang mencoret sejumlah nama calon penerima bantuan langsung tunai (BLT) secara sepihak. Padahal data yang dikirim ke Dinsos KBPP sudah melalui berbagai tahapan validasi hingga diketok melalui Musyawarah Desa (Musdes).

“Bagaimana tidak marah, data calon penerima bantuan sudah didata dari tingkat bawah, RT, RW, Kepala Dusun. Kami juga libatkan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama dibahas bersama dalam Musdes,” tegas Kades Bojongnangka, Wahmu, kepada daulat.co, Selasa 12 Mei 2020 malam.

Ia mengungkapkan, verifikasi dan validasi di tingkat desa sudah dilakukan secara maksimal. Bahkan, perangkat desa bekerja siang-malam lembur di balai desa untuk memastikan setiap warga tidak mampu terdata dengan baik.

“Perangkat desa lembur, dicek satu per satu untuk memastikan data penerima tidak sampai double. Eh, tiba-tiba begitu dikirim ke Dinsos dicoret. Kami memperjuangkan warga saya mendapatkan haknya,” ucap Wahmu.

Dari empat desa yang mendatangi Dinsos, rata-rata dicoret berkisar 10 hingga 15 Keluarga Penerima Manfaat (PKM). Khusus untuk Desa Bojongnangka dari 421 PKM yang diajukan, ada sembilan PKM yang dicoret Dinsos KBPP Pemalang. Ke sembilan nama dicoret selanjutnya diganti dengan nama baru.

Padahal, lanjut Wahmu, sembilan nama baru yang dimasukkan Dinsos KBPP sudah mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah dengan kategori berbeda-beda. Ada yang sudah mendapatkan bantuan dari Program Keluarga Harapan, Program Bantuan Kementerian Sosial, maupun program bantuan lainnya.

“Dinsos memasukkan sembilan nama baru dari Organda dan Kesenian. Padahal, dari data kami, keluarga mereka sudah mendapatkan bantuan. Ini kan tidak bisa dibiarkan, daripada berhadapan dengan warga saya, lebih baik mendatangi ke Dinsos,” ucapnya.

“Musdes hari Sabtu 9 Mei 2020 dan dikirim hari itu juga dalam format PDF. Hari Senin 11 Mei 2020 sore, kami dikirim data penerima baru dengan beberapa coretan,” sambung Wahmu.

Kepala Dinas Sosial KBPP Pemalang Slamet Masduki kepada wartawan menjelaskan, pihaknya sebenarnya tengah melakukan verifikasi dan validasi dengan mencocokkan NIK calon penerima manfaat. Dari verifikasi dan validasi itu kemudian dikirim kembali ke masing-masing desa dan kelurahan.

“Di desa sebenarnya itu untuk divalidasi lagi, bukan final,” sebutnya.

Masduki mengakui pihaknya tidak berwenang mengusulkan nama calon penerima manfaat. Wewenang dari penentuan nama-nama atau data calon penerima manfaat berada di desa.

(Sumitro)

Read Previous

Dari Pemalang Timur, Ormas Kepemudaan Mulai Bergerak Tuntut Transparansi Data Penerima Bantuan

Read Next

Heri Gunawan Pertanyakan Peran dan Komitmen KSSK