21 October 2021, 10:08

Segera Diadili, Ini Pasal Dakwaan Eks Dirut Pembangunan Sarana Jaya

Pengadilan Tipikor Jakarta

Pengadilan Tipikor Jakarta

daulat.co – Mantan Direktur Utama (Dirut) Pembangunan Sarana Jaya, Yoory Corneles Pinontoan segera menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Hal itu menyusul telah dilimpahkannya berkas perkara dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur Tahun Anggaran 2019 yang menjerat Yoory ke Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat 8 Oktober 2021.

“Tim Jaksa selanjutnya menunggu penetapan penunjukkan Majelis Hakim, penetapan penahanan dan penetapan hari sidang dengan agenda pembacaan surat dakwaan,” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya.

Dalam surat dakwaan yang telah disusun jaksa KPK,  Yoory didakwa Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Selain itu, Yoory juga dijerat dengan Pasal 3 jo Pasal 18 UU tentang Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

“Penahanan terdakwa telah sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Tipikor,” ucap Ali.

Selain Yoory, KPK telah menetapkan tiga orang dan satu korporasi sebagai tersangka kasus tersebut. Tiga tersangka itu yakni, Anja Runtuwene selaku Wakil Direktur PT Adonara Propertindo; Tommy Adrian selaku Direktur Adonara Propertindo; Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur Rudy Hartono Iskandar.

Adapun tersangka korporasi yakni PT Adonara Propertindo. Perbuatan para tersangka itu diduga telah merugikan keuangan negara sejumlah Rp 152 miliar.

Proses penyidikan Anja, Tommy Adrian, Rudy Hartono Iskandar, dan PT Adonara Propertindo telah rampung. Selanjutnya, jaksa penuntut umum KPK memiliki waktu 14 hari untuk menyusun surat dakwaan dan melimpahkan berkas perkaranya ke Pengadilan Tipikor.

“Persidangan diagendakan di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat,” kata Ali.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

KPK Akan Lindungi Saksi Haji Isam Jika Keterangannya di Pengadilan Benar

Read Next

Lindungi Mafia Pajak, PRIMA Sebut UU HPP Pro Oligarki