1 December 2021, 10:46

Saksi Ungkap Orang Kepercayaan Mu’min Ali Gunawan Diutus Turunkan Pajak Bank Panin

daulat.co – Saksi Ahmad Hidayat membenarkan jika mantan Komisaris PT Panin Investment, Veronika Lindawati diutus untuk mengurus pajak Bank Panin. Pendelegasian Veronika bertujuan agar pajak Bank Panin mendapat pengurangan.

Hal itu diungkapkan mantan Direktur Administrasi dan Keuangan PT Bank Panin,
Ahmad Hidayat saat bersaksi dalam perkara dugaan suap pengurusan perpajakan dengan terdakwa dua mantan Direktorat Jenderal Pajak, Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdhani, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (16/11/2021). Pengakuan itu disampaikan Ahmad Hidayat setelah disunggung jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Apakah anda memberi kuasa sepenuhnya kepada ibu Veronika supaya pajak Bank Panin diturunkan atau lebih murah? Ada tujuan penyampaian itu?. Apa alasannya? Apa tujuannya? Apakah supaya SPHP (Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan) lebih ringan?,” cecar jaksa.

“(Supaya) pajaknya berkurang,” jawab Ahmad Hidayat.

Diketahui, tim pemeriksa pajak sebelumnya mengirimkan SPHP kepada Bank Panin. Berdasarkan hasil pemeriksaan, perhitungan awal kewajiban pajak yang harus dibayar Bank Panin sekitar Rp 900 miliar.

Hidayat membenarkan dirinya mengeluarkan surat kuasa kepada Veronika terkait pengururusan pajak Bank Panin. Menurut Hidayat, pemberian kuasa kepada Veronika itu atas permintaan Chief Financial Officer PT Bank Panin, Marlina Gunawan.

Kepada Hidayat, Marlina memberikan alasan mengapa Veronika patut mendapatkan kuasa pengurusan pajak. Salah satu alasan lantaran orang kepercayaan Bos Bank Panin Mu’min Ali Gunawan itu memiliki banyak relasi di Ditjen Pajak. Terlebih, Veronika pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Pajak dan Keuangan PT Bank Panin pada 1995.

“Bu Marlina (saat itu menyampaikan) agar supaya itu ibu Veronika, (Veronika) itu kan banyak kenalannya (di Ditjen Pajak), makannya diusulkan supaya ibu Veronika untuk mengurus perpajakan Panin,” ujar Hidayat.

Berkat jasa Veronika, kewajiban pajak Panin yang seharusnya Rp 900 miliar turun menjadi Rp 300 miliar. Diskon Rp 600 miliar itu juga sempat didalami majelis hakim dalam persidangan.

“Apakah atas pengurusan dari Veronika itu sehingga pajaknya turun jadi Rp 300 miliar? Apa itu sebabnya?,” tanya hakim.

“Iya,” jawab Hidayat.

Dalam surat dakwaan Angin dan Dadan disebutkan bahwa pajak Panin mendapatkan diskon lantaran Veronika memberikan uang senilai Rp 5 miliar. Fee sebesar Rp 5 miliar itu merupakan realisasi dari Rp 25 miliar yang dijanjikan pihak Bank Panin.

“Apakah saudara sebagai direktur keuangan pernah mengeluarkan uang (SGD 500 ribu atau setara Rp 5 miliar), memberikan uang kepada Veronika?,” tanya hakim.

“Tidak,” kata Hidayat.

Veronika dalam persidangan membenarkan jika dirinya diminta Marlina terkait pengurusan pajak Bank Panin. Kata Veronika, permintaan itu dilatarbelakangi lantaran pegawai Bank Panin yang biasa mengurusi pajak perusahaan kesulitan memperoleh klarifikasi atas penerbitan SPHP.

“Agak susah untuk mendapat komunikasi dengan tim pemeriksa pajak. terus saya tanya mungkin komunikasi kali, anak buah. kan anak buah Tiko dan Hadi. terus saya tanya komunikasi kali atau tanyanya kurang jelas,” ujar Veronika.

“Kata Bu Marlina ‘yaudah apa kamu bisa bantu’, karena sebelumnya saya kerja di Bank Panin tahun 1995 sebagai kepala bagian pajak dan keuangan,” ditambahkan Veronika.

Dalam surat dakwaan, Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdhani menerima fee sebesar Rp 5 miliar dari Rp 25 miliar yang dijanjikan pihak Bank Panin. Suap itu diberikan untuk mengurangi nilai wajib pajak sebesar Rp 926.263.445.392. 

Veronika Lindawati hanya menyerahkan uang kepada Angin Prayitno Aji melalui Wawan Ridwan sebesar SGD 500 ribu atau setara Rp 5 miliar dari komitmen fee Rp 25 miliar. Angin Prayitno saat itu tidak mempermasalahkannya.

Dalam perkaranya, dua mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramadan didakwa menerima suap sebesar Rp 15.000.000.000 dan SGD 4,000,000. Jika dirupiahkan, total penerimaan suap kedua mantan pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu itu menerima uang senilai Rp 57 miliar.

Kedua mantan pejabat pajak tersebut didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

Periksa Aliza Gunado, KPK Pertajam Bukti Suap Azis Syamsuddin dari DAK Lampung Tengah

Read Next

Dirut Bank Panin Beberkan Kaitan Mu’min Ali Gunawan dengan Penyuap Dua Pejabat Pajak