20 May 2024, 22:06

Saksi Akui Juliari Lakukan Evaluasi Penerimaan Fee Bansos dari Vendor

Kementerian Sosial RI

Kementerian Sosial RI

daulat.co – Mantan Kabiro Umum Kementerian Sosial sekaligus PPK, Adi Wahyono tak membantah jika mantan Menteri Sosial Juliari Batubara pernah melakukan evaluasi terkait dengan jumlah penerimaan fee dari pengadaan bantuan sosial (bansos) Covid-19 Jabodetabek.

Demikian diungkapkan Adi saat bersaksi untuk terdakwa Juliari, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (31/5/2021). Dikatakan Adi, laporan evaluasi itu tidak rutin per minggu, tetapi berdasarkan permintaan Juliari.

“Ada (evaluasi atas penerimaan fee atau uang 10 ribu oleh Juliari). Sudah saya sampaikan berdasarkan daftar saya, saya serahkan kepada beliau, lalu beliau centangi, satu-satu perusahaan ini sudah, ini belum,” kata Adi saat bersaksi.

“Setiap saat saya bisa dipanggil, beliau (Juliari Batubara) minta laporan atau perintah penerimaan, pengeluaran untuk uang yang dikumpulkan PPK (pejabat pembuat komitmen),” ditambahkan Adi.

Dalam evaluasi itu, dibahas vendor-vendor mana saja yang sudah atau belum menyerahkan fee. “Laporan berbentuk metrik, isinya ada perusahaan penyedia, jumlah kuota, jumlah fee yang sudah dikumpulkan,” terang Adi.

Atas laporan Adi, Juliari sempat mempertanyakan kenapa ada perusahaan yang tidak memberikan. “Saya tidak tahu alasannya tidak memberikan, lalu saya dipanggil bersama Kukuh, beliau (Juliari) sangat serius evaluasi kenapa yang ini tidak memberikan,” ujar Adi.

Dikatakan Adi, rapat evaluasi tersebut dihadiri PPK pengadaan bansos sembako Covid-19 Matheus Joko Santoso dan Kukuh Ary Wibowo selaku tim teknis Juliari Batubara untuk bidang komunikasi.

“Yang ditanya Joko dan Kukuh, intensitas beliau ingin semua ada kontribusi buat beliau untuk operasional. Akan tetapi, saya tidak bisa memaksa juga karena itu (penyerahan fee) melanggar undang-undang,” imbuh Adi.

Dalam kesaksiannya, Adi juga tak membantah adanya target pengumpulan uang dari perusahaan-perusahaan pengadaan bansos Covid-19 sebesar Rp 35 miliar. Target itu, kata Adi, disampaikan oleh Kukuh.

“Ditargetkan sekitar Rp 35 miliar. Namun, tidak perintah dari Pak Menteri langsung, tetapi disampaikan Pak Kukuh,” ucap Adi.

“Target Rp 35 miliar disampaikan setelah selesai pengadaan tahap ke-6,” ditambahkan Adi.

Dalam rapat evaluasi tersebut, kata Adi, Juliari mencoret-coret kertas mengenai nama-nama perusahaan dan jumlah yang seharusnya dikumpulkan dari perusahaan-perusahaan tersebut. Adapun penunjukan perusahaan vendor, kata Adi, membutuhkan rekomendasi pejabat di Kemensos.

“Dari evaluasi membandingkan pelaksanaan dan perencanaan, kalau ada hal-hal yang belum dan sudah sesuai, jadi bahan masukan, itu jadi arahan yang ditindaklanjuti,” kata Adi.

Kata Adi, Juliari mengubah pola penunjukan perusahaan pengadaan bansos lantaran fee yang didapat dibawah target Rp 35 miliar. “Pertimbangannya saya tidak tahu apa, apakah dana yang masuk seret atau bagaimana tetapi ada perubahan pola setelah pengadaan tahap 6,” ujar Adi.

Eks Mensos Juliari Batubara sebelumnya didakwa menerima suap Rp 32,482 miliar dari 109 perusahaan penyedia bansos COVID-19. Dalam dakwaan disebutkan uang fee sebesar Rp14,7 miliar sudah diterima oleh Juliari dari Matheus Joko dan Adi Wahyono.

Penerimaan itu melalui perantaraan orang-orang dekat Juliari. Diantaranya, sekretaris pribadi Juliari Selvy Nurbaity, ajudan Juliari bernama Eko Budi Santoso, dan tim teknis Mensos Kukuh Ary Wibowo.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

Jika Novel Dkk Gugat ke PTUN, BKN: Kami Akan Sangat Bergembira

Read Next

Dukung Tol Cimanggis – Cibitung, Ridwan Bae Sebut Manfaat Bagi Pertumbuhan Ekonomi