16 June 2024, 12:26

Saksi Ahli Tidak Bisa Simpulkan Ada Kerugian Negara dalam Perkara Migor

daulat.co – Saksi ahli, Lukita Dinarsyah Tuwo tidak bisa menyimpulkan adanya kerugian perekonomian negara dalam perkara dugaan korupsi persetujuan ekspor crude palm oil (CPO). Hal itu diungkapkan Lukita menjawab pertanyaan majelis hakim saat persidangan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (7/12/2022).

Ekonom dan mantan Sekretaris Menko Perekonomian tersebut mengungkapkan hal itu saat memberikan keterangan ahli yang dihadirkan sebagai saksi ahli oleh terdakwa Lin Che Wei, dalam persidangan lanjutan kasus korupsi ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan produk turunannya.

Dalam persoalan ini, Lukita menilai perlu juga melihat adanya manfaat positif dari kegiatan ekspor CPO terhadap perekonomian nasional berupa pungutan ekspor dan bea keluar yang mencapai Rp 6 triliun pada Februari dan Rp 8,69 triliun pada Maret 2022.

“Belum dapat disimpulkan ada kerugian perekonomian negara,” ungkap Lukita.

Diketahui, jaksa penuntut umum (JPU) menggunakan perhitungan yang dilakukan oleh ahli dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Rimawan Pradiptyo, untuk menyampaikan dalam dakwaan mengenai adanya kerugian perekonomian negara dalam perkara ini. Sementara, Rimawan di persidangan telah meralat angka kerugian perekonomian negara yang dihitungnya menjadi Rp 10,96 triliun dari sebelumnya Rp 12,31 triliun.

Lukita menyatakan, Tabel Input Output (I-O) yang digunakan Rimawan untuk menghitung kerugian perekonomian negara tidak cocok untuk industri yang berkarakteristik sangat mudah terpengaruh harga komoditas.

“Dalam kaitan dengan minyak goreng, kita melihat bahwa harga komoditas minyak goreng sangat volatile. Dengan perubahan seperti itu, hubungan antara input dan output menjadi sangat rentan untuk berubah,” ujar dia.

Selain itu, kata Lukita, perhitungan Rimawan menggunakan data Tabel Input-Output Badan Pusat Statistik Tahun 2016 dianggap tidak relevan. Sebab, telah terjadi perubahan struktur yang sangat besar pada industri sawit.

“Sebagai contoh, berdasarkan data Kementerian Perindustrian, pada 2011 hanya ada 58 jenis produk hilir sawit, sementara saat ini sudah terdapat 185 produk. Harga sawit pun telah mengalami kenaikan tajam. Karena itu, akurasi ataupun validitas dari perhitungan ini menjadi dipertanyakan,” ucap Lukita.

Seharusnya, sambung Lukita, Tabel Input-Output memperhitungkan manfaat, yaitu berupa penerimaan negara dari ekspor sawit seperti pungutan ekspor dan bea keluar. “Baik biaya maupun manfaat seharusnya dipertimbangkan sehingga net benefit terlihat. Saya pikir, kalau mau fair posisi plus dan minus harus dihitung. Kalau tidak, hasilnya tidak adil,” kata Lukita.

Dalam keterangannya dipersidangan, Lukita juga menyoroti penggunaan Tabel Input-Output yang memasukkan industri yang notabene bukan penerima manfaat DMO sebagai output. Lukita menilai, butuh kajian khusus untuk melihat dampak kerugian negara bagi rakyat kecil dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) secara spesifik.

“Kita harus lihat, apakah membedakan dampak terhadap rakyat kecil dan UMKM bisa menggunakan tabel Input-Output yang eksisting? Saya rasa tidak. Harus ada kajian khusus berapa yang dikonsumsi rakyat kecil dan berapa yang dikonsumsi UMKM,” kata dia.

Lukita pun tak setuju jika bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng dianggap sebagai kerugian negara. Pasalnya, ketika masyarakat menggunakan dana itu, akan menimbulkan multiplier effect yang bisa mendorong perekonomian secara keseluruhan.

“Jadi, tidak sesederhana itu. Tidak bisa dilihat BLT hanya sebagai pengeluaran negara. Perlu dilihat juga ekonomi bergerak, ekonomi tumbuh, dan ada penerimaan pajak pemerintah,” tegas Lukita.

(Rangga)

Read Previous

Bupati Bangkalan Ditangkap KPK

Read Next

Komisi X Berharap Kurikulum Bencana Masuk dalam RUU Sisdiknas