13 June 2024, 20:19

Respon KPK Soal Dugaan Konflik Kepentingan Sahroni di Kasus Bakamla dan RDP

dok KPK

dok KPK

daulat.co – Komisi III DPR melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan dewan pengawas dimarkas lembaga antikorupsi, Jakarta, Selasa (7/7/2020). Sejumlah legislator komisi yang membidangi hukum hadir dalam RDP tersebut, termasuk Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni.

Sahroni yang merupakan politikus Partai NasDem diketahui pernah diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap proyek Bakamla. Sahroni diperiksa sebagai saksi untuk tersangka korporasi PT Merial Esa (ME).

Wakil Ketua KPK Nawawi Pamolango mengatakan, kunjungan Komisi III tidak akan mempengaruhi proses penyelidikan dan penyidikan yang berjalan di lembaga antirasuah. Namun, Nawawi enggan berkomentar saat disinggung konflik kepentingan terkait kehadiran Sahroni dengan kasus suap Bakamla yang sedang disidik KPK.

KPK sebelumnya mengaku mendapatkan informasi adanya dugaan aliran duit Rp 9,6 miliar dari dari PT Merial Esa (ME) milik Fahmi Darmawansyah kepada Ahmad Sahroni. Saat memeriksa Ahmad Sahroni, pada Jumat (14/2/2020) lalu, KPK mendalami informasi tersebut.

“Saya tidak dalam posisi berkomentar terkait hal itu. Kita mau lihat bahwa RDP ini dilaksanakn antara lembaga tidak bisa bicara personalnya atau apa,” ucap di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta.

Dugaan RDP Komisi III DPR dengan KPK sarat konflik kepentingan mencuat lantaran RDP tersebut berlangsung tertutup. Ahmad Sahroni sendiri terlihat sempat menghadiri RDP tersebut. Namun, sebelum rapat berakhir Bendahara Umum Partai Nasdem itu meninggalkan Gedung KPK.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPR Herman Heri memastikan tidak ada konflik kepentingan dalam RDP tersebut. Herman memastikan pihaknya tidak akan melindungi anggota dewan yang diduga terlibat dalam kasus korupsi yang ditangani KPK.

“Tidak ada konflik of interest. Kita profesional saja,” ujar Politikus PDIP itu.

Ahmad Sahroni sebelumnya mengaku tidak tahu sama sekali mengenai kasus suap di balik pengadaan proyek di Bakamla itu. Bahkan, Sahroni mengklaim penyidik KPK saat memeriksanya kebingungan mengajukan pertanyaan.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

Terbukti Terima Suap, Bupati Indramayu Supendi Divonis 6 Tahun Penjara

Read Next

Djoko Tjandra Belum Tertangkap, Politikus PDIP: Terkesan Negara Kalah