22 May 2024, 00:04

Respon Bencana Banjir, Komisi VIII DPR Salurkan Bantuan Sosial di Provinsi Jawa Tengah

daulat.co – Komisi VIII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik dalam rangka pengawasan kebencanaan dan penyaluran Bantuan Sosial di Provinsi Jawa Tengah. Kunjungan ini sekaligus merespon bencana banjir yang terjadi di beberapa wilayah di Jateng. 

Dalam kesempatan ini Tim Kunker Komisi VIII DPR RI memberikan bantuan 1.000 paket sembako bersama BNPB dan bantuan Kemensos RI sebesar Rp3,09 miliar. Kunjungan dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid, dan diikuti oleh beberapa Anggota Komisi VIII DPR RI dari berbagai fraksi.


Hal lain yang juga menjadi perhatian Komisi VIII dalam kunjungan ini adalah sawah yang terdampak banjir di Jawa Tengah. Abdul Wachid meminta pemerintah daerah yang terdampak banjir di Jawa Tengah (Jateng) agar mendata area persawahan yang terdampak banjir. Dia menilai para petani harus mendapat bantuan.


“Kami minta pendataan area sawah yang terkena banjir karena mereka harus mendapat bantuan dari pemerintah, yaitu Puso seperti yang sudah dilakukan pada banjir tahun 2023 lalu dan sudah cair dan kami harap ini segera pendataan masalah itu,” ujar Abdul Wachid baru-baru ini saat audiensi bersama dengan Pemprov Jateng di Kantor Gubernur Jateng, Semarang.


Biasanya, bantuan Puso atau bantuan gagal panen itu akan didata melalui Dinas Pertanian. Nantinya data itu akan dikirimkan kepada BNPB. Dia menyebut ada sedikit masalah dalam bantuan gagal panen kali ini. Bantuan yang sebelumnya bisa menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) kini harus menggunakan dana asuransi. “Nanti pencairannya lewat BNPB,” tambahnya.


Padahal, banyak petani yang belum mendaftarkan sawahnya asuransi. Meski begitu, dia menilai seluruh kepala daerah harus aktif dalam mendata warga yang terdampak sambil membicarakan masalah tersebut. “Kalau dulu bisa dilanjutkan seperti itu sekarang harus pakai asuransi namun asuransi ini ada masalah, ada masyarakat yang belum mendaftar. Ini harus pemerintah daerah baik provinsi, bupati, kepala daerah harus segera proaktif untuk pendataan ini kepada masyarakat,” jelasnya.


Sementara itu, Pemprov Jateng merespons dengan menyatakan mereka akan memberi instruksi kepada dinas pertanian. “Setelah ini, kami juga akan meminta teman-teman dari Dispertan untuk memantau masalah pendataan kaitannya dengan para petani karena dampak tanamannya tersebut,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Jateng Sumarno.  


Dalam kesempatan ini, Komisi VIII DPR RI juga memberikan apresiasi kepada seluruh mitra kerja Komisi VIII DPR RI yang hadir, serta mendukung berbagai upaya baik anggaran maupun kebijakan yang telah dilakukan dalam penanganan kebencanaan dan bantuan sosial di Provinsi Jawa Tengah.

(Muh Nurrohman)

Read Previous

Soal Banjir Demak, Rerie: Pemangku Kebijakan Harus Cepat dan Tepat Tangani Banjir di Pantura

Read Next

Komisi VII Minta Pemerintah Evaluasi Wacana Berakhirnya Intensif HGBT 7 Industri