23 May 2024, 23:02

Raker Dengan Mendagri, Komisi II Pertanyakan Persentase Penggunaan e-KTP di Pilkada 2020

Karikatur Pilkada Pemalang 2020

Karikatur Pilkada Pemalang 2020

daulat.co – Anggota Komisi II DPR RI Mohamad Muraz mengapresiasi penyelenggara pemilu atas kesukseskan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020. Namun demikian, ia mempertanyakan persentase penggunaan KTP elektronik (e-KTP) dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.

“Dari seluruh daerah yang melaksanakan Pilkada, berapa persen E-KTP yang berhasil diselesaikan,” kata dia dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Plt KPU, Ketua Bawaslu dan DKPP, di Gedung Parlemen, Senayan, Selasa 19 Januari 2021.

Muraz juga mempertanyakan dampak yang bisa ditimbulkan apabila ada calon kepala daerah yang menang Pilkada Serentak 2020 namun pelantikannya baru akan dilakukan 11 bulan kemudian.

Terutama dari sisi pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan publik karena adanya jangka waktu yang cukup lama. Berikut seputar penggunaan program aplikasi Sirekap sebagai alat pembanding penghitungan hasil suara dan seputar pemecatan Ketua KPU RI Arief Budiman oleh DKPP.

“Apakah ada perbedaan (hasil) jumlah yang diperoleh dengan yang tidak menggunakan Sirekap. Dan apa masalah atau kesulitan utama yang dirasakan KPU dalam pelaksanaan Pilkada serentak kali ini. Mungkin ada saran untuk kegiatan pemilu yang akan datang,” ucap Muraz.

“Apakah sudah ada keputusan dari pengadilan terhadap masalah tersebut (pemecatan Ketua KPU; red), dan apakah ada yang sampai terkena pidana kurungan,” sambungnya.

Pemecatan Ketua KPU RI oleh DKPP yang dianggap telah melanggar etik, itu murni semata pelanggaran etik saja atau ada hal lain yang berkaitan dengan masalah integritas Arief Budiman.

“Kalau KPU tidak mengangkat kembali (Evi), kan putusan PTUN nya sudah ada dan akan membingungkan pihak KPU. Apakah itu betul-betul kesalahan etik dalam penyelenggaraan kepemiluan ataukah ada hal lain yang berkaitan dengan integritas yang bersangkutan selaku Ketua KPU,” tanya Muraz.

Komisi II DPR RI, Ketua DKPP Muhammad menyampaikan, seluruh putusan di DKPP itu berasal laporan masyarakat. DKPP tidak akan memproses perkara etik penyelenggara Pemilu jika tidak ada laporan.

“Jadi kalau ada putusan DKPP apakah itu pemberhentian ketua, pemberhentian sebagai anggota itu berasal dari laporan masyarakat yang harus kita periksa,” ujarnya.

Untuk lengkapnya jawaban terkait pemecatan Ketua KPU Arief Budiman, Muhammad menyatakan akan menyampaikan jawaban secara tertulis. Karena dalam kode etik DKPP melarang membahas putusan yang sudah dibacakan.

(Sumitro)

Read Previous

Jelang Fit And Proper Test, Komisi III Harap Arah & Kebijakan Calon Kapolri Selaras Dengan Tantangan Nasional

Read Next

SP2HP Kasus Penggelapan Aset Yayasan SHT Terbit, Semua Pihak Diminta Hormati Proses Hukum di Kepolisian