daulat.co – Anggota Komisi IX DPR RI, Rahmad Handoyo mendesak pemerintah untuk memfasilitasi bersama antara pihak peneliti, penyandang dana dan BPOM mencari jalan keluar terkait polemik vaksin Nusantara masih menemui jalan buntu. Belum ada kepastian apakah vaksin tersebut bisa dilanjutkan atau tidak.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) diketahui memberi catatan bahwa vaksin yang digagas mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto tersebut dinilai tidak memenuhi kaidah uji klinik yang baik dan terhenti di fase pertama.

“Harus dicari jalan keluar. Apa kendalanya, apa kelemahannya, apa hambatannya yang belum bisa dipenuhi tentu harus dengan kaidah-kaida ke ilmuan,” tegas Rahmad kepada wartawan Kamis (1/4/2021).

Ia menegaskan, pemerintah harus mengambil sikap tegas dan jangan diam saja agar tidak menjadi polemik di masyarakat yang saat ini masih dalam keadaan panik menghadapi pandemi Covid-19 ini. Seharusnya dengan kondisi darurat seperti ini pihak-pihak yang terkait hjarus bergerak cepat dalam menentukan keputusan dan memberi kepastian pada mashyarakat.

“Jadi kalau tidak bisa memutuskan maka pemerintah segera memfasilitasi itu. Pemerintah juga gak boleh mendiamkan,” ungkapnya.

Rahmad menambahkan, BPOM sebagai wasit yang juga bertindak sebagai pemberi keputusan layak atau tidaknya harus memberikan keputusan yang bersifat final. Pada prinsipnya hanya BPOM yang bisa memutuskan.

“BPOM jangan menggantung kalau ternyata itu tidak layak dilanjutkan disampaikan secara resmi bahwa vaksin Nusantara itu tidak layak untuk dilanjutkan ke tahap kedua. Ya atau tidak Segera diputuskan saja, sampaikan saja apa adanya. Rakyat pasti paham soalnya ini kan menyangkut hidup mati,” ucapnya.

Politisi PDI Perjuangan itu khawatir bila persoalan ini tidak segera diputuskan maka program vaksinasi nasional akan terganggu karena pemerintah sendiri kekurangan stok vaksin masih tergantung dari vaksin impor. Sa

“Nah salah satunya itu menjadi jawaban bahwa percepatan dukungan penelitian penemuan vaksin itu jadi sangat relevan ketika bergantung dengan vaksin luar negeri,” imbuhnya.

Untuk itu, ia meminta pemerintah melalui Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Perindustrian dan Kemenkes sebagai pengguna vaksin tersebut segera diputuskan. Ia yakin, pemerintah mampu memberikan keputusan secapatnya. Sebab berdasarkan informasinya, vaksin Nusantara ini hanya tersandera dengan persoalan teknis.

“Ini hanya soal teknis saja yang harus disesuaikan dan diselaraskan. Jika itu memenuhi kaidah-kaidah keilmuan maka sudah ada keputusan,” ucap Rahmad.

Secara pribadi, Rahmad berharap dan mendukung vaksin Nusantara ini bisa dilanjutkan sebab ini sangat efisien baik dari waktu maupun anggaran. Namun, jika ada kekurangan dan tidak memenuhi standar maka itu yang harus dipenuhi.”Ya kalau didiamkan saja, ya sayang ya,” pungkasnya.

(Sumitro)