24 June 2024, 23:28

Putus Penularan Corona, Larangan Mudik Dinilai Sudah Tepat

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syarif Abdullah Alkadrie - dok DPR

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syarif Abdullah Alkadrie – dok DPR

daulat.co – Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syarif Abdullah Alkadrie menilai kebijakan pemerintah dengan melarang seluruh aktivitas mudik lebaran pada tahun ini sudah sangat tepat, sehingga laju penyebaran virus Corona (Covid-19) dapat terpantau dan bisa diminimalkan.

Hal itu disampaikan Syarif dalam rapat kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri PUPR, Menteri Perhubungan dan Menteri Desa PDTT yang dilaksanakan secara virtual, Selasa 21 April 2020.

“Keputusan Presiden dengan melarang aktifitas mudik tahun ini sudah tepat, karena seperti yang kita ketahui ini semua untuk meminimalkan penularan virus Covid-19, dan jangan sampai daerah yang belum terlalu rawan menjadi kena,” kata dia.

Disampaikan, saat ini ketersediaan alat pelindung diri (APD) pada daerah-daerah tertentu jumlahnya masih sangat terbatas, berbeda dengan yang ada di kota-kota besar. Sehingga jika masih banyak masyarakat yang melakukan kegiatan mudik, diyakini hanya akan memperparah penularan virus Corona .

“APD di daerah-daerah tertentu itu kan tidak sebanyak di kota-kota besar, apalagi di pedalaman sana. Apabila masih ada warga yang nekat mudik keluar dari zona merah, ini akan sangat membahayakan nantinya. Keluarga dan masyarakat yang ada di kampung bisa tertular virus tersebut,” imbuhnya.

Syarif menekankan, pihak Kepolisian dan Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan koordinasi, bisa dengan dengan membuat aturan-aturan pembatasan kendaraan pribadi maupun angkutan umum yang akan meninggalkan daerah zona merah Covid-19.

“Pihak Kepolisian dan Perhubungan harus bekerja secara kompak agar tidak ada warga yang meninggalkan zona merah tentunya dengan membatasi jumlah kendaraan pribadi dan angkutan umum dengan begitu virus tersebut dapat dengan cepat terselesaikan,” pungkasnya.

(M Abdurrahman)

Read Previous

Update Corona Pemalang 21 April: 15 Positif, 12 Dirawat dan 3 Sembuh

Read Next

Ahli Hukum Istana Dinilai Tidak Beri Masukan ke Jokowi Soal Perpres APBN-P 2020