24 May 2024, 02:32

Puteri Komarudin Sebut Lembaga Pengelola Investasi Bisa Jadi Solusi Pembiayaan Pembangunan Jangka Panjang

Puteri Komarudin

Puteri Komarudin

daulat.co – Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin menyebut keberadaan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) bisa menjadi alternatif solusi kebutuhan pembiayaan pembangunan nasional jangka panjang.

Kata dia, dengan kewenangan pengelolaan investasi yang holistik, mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi, LPI diharapkan mampu berkontribusi terhadap perbaikan iklim investasi Indonesia ke depan.

“LPI memiliki berperan penting dalam mendukung keberkelanjutan pembangunan sekaligus berdampak pada penciptaan lapangan kerja dan manfaat sosial lainnya,” kata Puteri dalam keterangan tertulisnya Senin 25 Januari 2021.

Politisi Partai Golkar ini menerangkan, LPI terbentuk dengan dasar hukum yang kuat beserta kewenangan khusus untuk melakukan investasi secara fleksibel yang diharapkan dapat memberikan kepastian sekaligus meningkatkan keyakinan bagi investor.

LPI memiliki potensi yang besar untuk dapat memperluas pembiayaan pada sektor-sektor yang potensial lain, seperti pariwisata, teknologi, bahkan energi terbarukan. Meski dalam pelaksanaannya harus tetap memperhatikan kelayakan bisnis dan profil risiko atas setiap proyek yang akan didanai.

Untuk pendanaan, lanjut Puteri, besaran biaya ini tentu bergantung pada profil risiko yang akan dihadapi. Namun, hadirnya LPI ini diharapkan dapat memberikan alternatif sumber pembiayaan lain sehingga mengurangi ketergantungan pada utang.

Merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020, LPI diberikan kewenangan untuk menerima pinjaman. Tetapi, ke depan perlu didorong agar nantinya LPI lebih menggali sumber pendanaan yang murah dan kompetitif.

Di sisi lain, keberadaan LPI diharapkan dapat membantu meringankan beban APBN untuk pembangunan infrastruktur fisik yang menjadi proyek strategis nasional. Dengan begitu, belanja APBN dapat diprioritaskan untuk mencapai target pembangunan lainnya seperti peningkatan kualitas kesehatan, sumberdaya manusia, serta mendukung akselerasi pemulihan ekonomi.

“Struktur organisasi dan payung hukum pembentukan LPI sudah cukup kuat untuk mendukung operasionalnya. Namun, tentu kedepan aspek kepatuhan, tata kelola yang baik, dan mitigasi risiko atas pengelolaan investasi harus menjadi perhatian utama,” ucap Puteri.

Ditambahkan, hal tersebut patut disertai dengan mekanisme audit dan pengawasan yang lebih ketat. Begitu pula dengan penerapan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas yang wajib dijalankan dengan baik agar dapat mencegah moral hazards yang mungkin terjadi.

(Sumitro)

Read Previous

Wabup Pemalang: Ayo Bersama Vaksin Covid-19

Read Next

Tegas! Arzeti Bilbina Ingatkan Calon Dewas Benahi Permasalahan di BPJS Kesehatan