30 May 2024, 05:11

PT Perishable Logistics Indonesia Dalam Pusaran Suap Ekspor Lobster

Komisi Pemberantasan Korupsi

daulat.co – PT. Perishable Logistics Indonesia (PLI) terseret dalam pusaran dugaan suap terkait perizinan tambak, usaha, dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020 alias suap ekspor benur lobster. Dugaan keterlibatan perusahaan yang tergabung dalam ATT Group itu sedang didalami lembaga antikorupsi.

Dugaan keterlibatan PLI dalam sengkarut dugaan suap itu mengemuka setelah Tim Satgas KPK mengamankan 17 orang dalam Oprasi Tangkap Tangan (OTT) di sejumlah tempat beberapa waktu lalu. Dimana salah satu pihak yang diamankan adalah pihak swasta bernama Dipo (DP). Dalam catatan KPK, Dipo disebut Pengendali PT PLI.

Plt Jubir KPK, Ali Fikri mengatakan, Dipo ditangkap lantaran diduga mengetahui sengkarut dugaan suap terkait ekspor benur lobster yang menjerat Edhy Prabowo selaku Menteri Kelautan dan Perikanan jadi tersangka.

PLI diketahui bergerak dalam bidang jasa pengiriman via udara untuk dalam dan luar negeri. Adapun jenis barang yang biasa ditangani antaranya adalah perishable hewan hidup seperti salah satunya benih atau indukan lobster.

“KPK mengamankan pihak-pihak dalam tangkap tangan karena saat itu diduga mengetahui peristiwa pidana. Oleh karenanya setelah diamankan akan dilakukan permintaan keterangan oleh penyelidik,” ungkap Ali Fikri, Jumat (27/11/2020).

Meski ikut dicokok dalam OTT, Dipo dilepaskan setelah menjalani pemeriksaan di gedung KPK. Berbeda dengan Edhy Prabowo dan enam orang lain yang dijerat jadi tersangka, Dipo hanya berstatus saksi.

Adapun enam tersangka lain yakni, Stafsus Menteri KKP, Safri (SAF); Staf khusus Menteri KKP, Andreau Pribadi Misata (APM). Kemudian, Pengurus PT Aero Citra Kargo (PT ACK), Siswadi (SWD); Staf Istri Menteri KKP, Ainul Faqih (AF); dan Amiril Mukminin (AM). Sedangkan satu tersangka pemberi suap yakni, chairman holding company PT Dua Putera Perkasa (DPP) sekaligus dikabarkan calon besan Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet), Suharjito (SJT).

“Tsk (tersangka) ada 7 sebagaimana konpers, sisanya saksi,” imbuh Ali.

Sayangnya, Ali saat ini belum mau menjelaskan secara gamblang soal keterkaitan PT PLI dalam dugaan suap ini. Pun termasuk saat disinggung apakah PT PLI kongsi PT ACK terkait pengiriman benih lobster.

Informasi yang dihimpun, PT PLI ikut penanganan kargo (cargo handling) benih lobster yang diduga dimonopoli PT ACK. Adapun tugas cargo handling di antaranya  surat karantina, pemesanan ruang pesawat, hingga barang diantar ke kargo.

lembaga antikorupsi berulang kali memastikan terus mengembangkan kasus ini. KPK juga sedang membidik pihak-pihak lain yang terlibat dalam ‘cawe-cawe’ ini. Tak terkecuali dugaan keterlibatan PT PLI.

“Akan didalami lebih lanjut dalam pemeriksaan para saksi-saksi,” ungkap Ali.

Dugaan suap kepada Edhy menjadi pintu masuk membongkar aliran suap dari sejumlah perusahaan yang bermain ekspor benur lobster. Diketahui, Edhy bersama enam orang lainnya dijerat sebagai tersangka lantaran diduga telah menerima sejumlah uang dari Suharjito, chairman holding company PT Dua Putera Perkasa (DPP).

Perusahaan Suharjito itu telah 10 kali mengirim benih lobster dengan menggunakan jasa PT Aero Citra Kargo (PT ACK). Kiprah ekspor PT Dua Putera Perkasa milik Suharjito dengan menggunakan jasa PT Aero Citra Kargo tak lepas dari campur tangan Edhy Prabowo selaku Menteri KKP.

Edhy bersama sejumlah pihak diduga mengatur siasat agar PT Aero Citra Kargo menjadi perusahaan tunggal pengiriman benih lobster. Diketahui, untuk melakukan ekspor benih lobster hanya dapat melalui forwarder PT Aero Citra Kargo dengan biaya angkut
Rp 1.800/ekor.

Diduga upaya monopoli itu dimulai dengan Surat Keputusan Nomor 53/KEP MEN-KP/2020 tentang Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster yang diterbitkan Edhy Menteri Kelautan dan Perikanan pada tanggal 14 Mei 2020.

Edhy menunjuk stafsusnya, Andreau Pribadi Misata sebagai Ketua
Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence) dan Safri yang juga stafsusnya sebagai Wakil Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence). Salah satu tugas dari Tim ini adalah memeriksa kelengkapan administrasi dokumen yang diajukan oleh calon eksportir benur.

Penggunaan PT ACK sebagai satu-satunya perusahaan kargo ekspor benur membuat tarif ekspor semakin mahal. Dugaan monopoli kargo ekspor benur pun telah disorot Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dengan melakukan penelitian.

Penangkapan dan penetapan tersangka terhadap Edhy Prabowo cs menjadi pintu masuk KPK untuk membongkar sengkarut ekspor benur yang menuai kontroversi sejak kerannya kembali dibuka oleh Edhy. Lembaga antikorupsi bakal menelusuri aliran uang haram dari sengkarut ekspor benih lobster. Tak tertutup kemungkinan terdapat eksportir lainnya yang memberikan suap kepada politikus Gerindra tersebut.

Dugaan aliran dana suap ini penting ditelusuri KPK lantaran nilai ekspor benur mencapai belasan juta Dollar Amerika Serikat. Berdasarkan data BPS, pada periode Januari-September 2020, ekspor benur mencapai 945,38 ton dengan nilai USD 19,49 juta.

Terlebih, terdapat puluhan eksportir yang bermain benur. Pada Juli 2020 telah ada 25 perusahaan yang mendapatkan izin ekspor benih lobster. Salah satunya PT Agro Industri Nasional yang disebut-sebut melibatkan Sakti Wahyu Trenggono, Wakil Menteri Pertahanan.

Sejurus, juga diduga terdapat praktik monopoli dalam jasa pengangkutan atau kargo ekspor benur oleh PT Aero Citra Kargo (ACK) yang dikendalikan oleh Edhy Prabowo. Dalam upaya menelusuri aliran dana, KPK akan menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Selain berkoordinasi dengan PPATK, KPK akan memeriksa sejumlah pihak terkait dalam upaya mengusut dan mengembangkan kasus ini.

Deputi Penindakan KPK Karyoto mengamini  upaya itu lantaran pihaknya telah mengantongi dugaan keterlibatan pihak lain. Saat ini lembaga antikorupsi sedang menguatkan informasi dan bukti terkait dugaan keterlibatan pihak lain diluar pihak yang sudah dijerat jadi pesakitan.

“Karena dari proses bukan hanya orang-orang ini saja yang terlibat, tapi orang-orang ini yang dominan melakukan aktivitas yang berkaitan dengan proses perizinan maupun pengumpulan uang. Yang jelas kita akan ambil keterangan saksi di awal untuk tersangka masing-masing,” tegas Kartoyo.

Pernyataan itu dikuatkan oleh Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango. Nawawi tak membantah pihaknya telah mengantongi informasi dan bukti pemberi suap kepada Edhy dari pihak lain termasuk perusahaan eksportir benih lobster lain. Sejauh ini Edhy diduga menerima suap Rp 9,8 miliar dan USD 100 ribu. Sebab itu, ditegaskan Nawawi, pihaknya bakal mengusutnya.

Hingga berita ini diturunkan belum ada keterangan resmi dari PT. Perishable Logistics Indonesia (PLI) maupun ATT Group, termasuk mengenai sempat diamankannya Dipo dalam OTT Edhy Prabowo.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

Aspri Imam Nahrawi Jalani Hukuman di Lapas Sukamiskin

Read Next

Pengusaha Muda Sarankan Sosok Ini Sebagai Pengganti Edhy Prabowo